Telegraf, Jakarta – Untuk memenuhi kebutuhan rumah murah, nyaman, dan layak huni bagi warga Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI merencanakan pembangunan tujuh rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 709,94 miliar. Anggaran tersebut sudah dimasukkan ke dalam APBD DKI 2019.
Dengan rincian, pembangunan Rusun PIK Pulogadung sebesar Rp 119,99 miliar; pembangunan rusun Jalan Inspeksi BKT Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur sebesar Rp 79,99 miliar; pembangunan rusun Cakung Barat (tiga tower) sebesar Rp 119,99 miliar dan pembangunan rusun Padat Karya, Jakarta Utara sebesar Rp 59,99 miliar.
Kemudian, pembangunan rusun Pulojahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur sebesar Rp 119,99 miliar; pembangunan rusun Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebesar Rp 32 miliar dan pembangunan Rusun PIK Pulogadung tahap II sebesar Rp 174,99 miliar.
Rencana tersebut dibenarkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI, Kelik Indriyanto. Pembangunan ketujuh rusun tersebut akan menggunakan skema multiyears.
“Saat ini kita sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI untuk pelaksanaan lelang ketujuh pembangunan rusun tersebut,” kata Kelik, Jumat (18/01/19).
Tidak hanya membangun tujuh rusun baru, pihaknya juga merevitalisasi tiga rusun yang sudah ada dengan total anggaran Rp 189,97 miliar. Rusun tersebut yakni rusun Karang Anyar, Jakarta Pusat dengan anggaran Rp 79,99 miliar, rusun Cipinang Besar Utara (Cibesut) Rp 14,99 miliar, dan rusun Penjaringan Tower A, B, E dan F, Jakarta Utara sebesar Rp 94,99 miliar.
“Sepuluh rusun tersebut nantinya akan memiliki kapasitas sekitar 6.043 unit. Rusun ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Hingga saat ini, lanjutnya, Dinas PRKP DKI telah mengelola sebayak 34 rusun eksisting. Ia akan terus menambah jumlah rusun, karena ingin menghadirkan hunian yang layak, aman dan nyaman bagi warga Jakarta.
Karena itu, pihaknya juga telah menyediakan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebesar Rp 300,73 miliar. Pengadaan tanah ini untuk dijadikan bank tanah. Sehingga ketika dibutuhkan pembangunan rusun, tanah sudah tersedia.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menuangkan kebutuhan rumah warga Jakarta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.
Dalam RPJMB tersebut, Pemprov DKI menargetkan memenuhi 250.000 unit kebutuhan rumah warga Jakarta. Pemenuhan kebutuhan itu ada yang dikerjakan oleh Pemprov DKI, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.
Untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta, Pemprov DKI berencana membangun 14.564 unit rusunawa hingga 2022 mendatang. Namun jumlah yang perlu dibangun hanya tinggal sekitar 7.000 unit lagi. Sebab, masih ada sejumlah rusunawa yang telah selesai namun belum bisa ditempati, yakni Rusunawa Nagrak, Rorotan, KS Tubun, Semper, Rawa Buaya, Pengadegan, BLK (Pasar Rebo), Rawa Bebek, dan Penjaringan. Rusunawa tersebut dibangun sejak masa pemerintahan Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama.
Sementara untuk rumah DP nol rupiah, akan ada 9.772 unit rusunami yang akan dibangun BUMD hingga 2022. Untuk saat ini, baru satu proyek pembangunan program DP nol rupiah yang telah berjalan, yakni di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Pembangunan dilakukan oleh PD Sarana Jaya. Ada 21 lantai dengan total 780 unit yang dibangun di lokasi itu. Rencananya, proyek yang diberi nama Samawa ini akan rampung pada Juli 2019. (Red)
Photo Credit : Warga melihat papan proyek di depan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambora, Jakarta Barat, Kamis (18/12). Dinas Perumahan dan Gedung DKI mengatakan pada Januari 2015 mendatang ratusan kepala keluarga (KK) sudah bisa menempati rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di wilayah padat penduduk Tambora. ANTARA/Rivan Awal Lingga
