DK PBB Gelar Pertemuan Darurat Terkait Kudeta di Myanmar

DK PBB Gelar Pertemuan Darurat Terkait Kudeta di Myanmar

"Dan melihat berbagai langkah, dengan gagasan untuk menghormati keinginan rakyat yang diungkapkan dalam pemungutan suara dan membebaskan para pemimpin masyarakat sipil,"

DK PBB Gelar Pertemuan Darurat Terkait Kudeta di Myanmar


Telegraf – Dewan Keamanan (DK) PBB berencana menggelar pertemuan darurat menyikapi terjadinya kudeta militer di Myanmar terhadap pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, Selasa (02/02/2021).

Pertemuan akan dilaksanakan melalui konferensi video dan dihelat secara tertutup.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, diplomat Swiss Christine Schraner Burgener, diharapkan memberi pengarahan kepada Dewan tentang perkembangan terakhir dalam pertemuan tersebut.

Inggris, yang memimpin DK PBB pada Februari ini, telah lama merencanakan untuk mengadakan pertemuan tentang Myanmar pada pekan ini.

Utusan PBB dari Inggris, Barbara Woodward berharap untuk mengadakan diskusi sekonstruktif mungkin tentang Myanmar.

“Dan melihat berbagai langkah, dengan gagasan untuk menghormati keinginan rakyat yang diungkapkan dalam pemungutan suara dan membebaskan para pemimpin masyarakat sipil,” katanya.

“Kami ingin mempertimbangkan langkah-langkah yang akan menggerakkan kami menuju tujuan itu,” imbuhnya.

Pemerintah Inggris juga telah memanggil Duta Besar Myanmar Kyaw Zwar Minn ke Kantor Kementerian Luar Negeri, Senin (01/02/2021) waktu setempat.

“Menteri Asia, Nigel Adams mengutuk kudeta militer dan pemenjaraan yang melanggar hukum terhadap warga sipil, termasuk Aung San Suu Kyi,” ujar seorang juru bicara Kementerian.

Adams juga menyerukan jaminan atas keamanan mereka yang ditahan dan menuntut agar segera dibebaskan. Ia juga meminta Majelis Tinggi Nasional Myanmar untuk berkumpul kembali secara damai.

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengutuk kudeta dan penahanan Suu Kyi.

“Suara rakyat harus dihormati dan para pemimpin sipil dibebaskan,” kata Boris melalui Twitternya.


Photo Credit : Pemimpin Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi. REUTERS

 

Didik Fitrianto

close