Digitalisasi Mampu Pertahankan Eksistensi UMKM di Masa Pandemi

“Bahwa 45% pelaku UKM hanya mampu bertahan selama 3 bulan dalam kondisi ekonomi di masa pandemi seperti ini. Data survei Asian Development Bank (ADB) terkait dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia, 88% usaha mikro kehabisan kas atau tabungan, dan lebih dari 60% usaha mikro kecil ini sudah mengurangi tenaga kerjanya. Oleh karena itu sangat penting bagi usaha mikro agar diintervensi dengan literasi keuangan,”

Digitalisasi Mampu Pertahankan Eksistensi UMKM di Masa Pandemi


Telegraf – Perubahan prilaku manusia dengan membatasi interaksi fisik dan mengurangi aktivitas di luar rumah saat pandemi memunculkan strategi baru dalam dunia bisnis terutama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dalam masa krisis ekonomi mengajarkan Indonesia bahwa UMKM dapat menjadi tulang punggung dan penyangga perputaran ekonomi nasional. Transformasi offline menjadi online mau tidak mau harus di lakukan karena kondisi yang mengharuskan.

Inovasi dan layanan digital menjadi transformasi prilaku manusia saat ini dengan transformasi digital. Melihat hal tersebut pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dengan program Pahlawan Digital UMKM mengajak inovator muda untuk mendukung digitalisasi UMKM.

“Bahwa 45% pelaku UKM hanya mampu bertahan selama 3 bulan dalam kondisi ekonomi di masa pandemi seperti ini. Data survei Asian Development Bank (ADB) terkait dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia, 88% usaha mikro kehabisan kas atau tabungan, dan lebih dari 60% usaha mikro kecil ini sudah mengurangi tenaga kerjanya. Oleh karena itu sangat penting bagi usaha mikro agar diintervensi dengan literasi keuangan,” ujar Fiki Satari, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM.

Fikri menjelaskan Kemenkop UKM sendiri memiliki strategi pengembangan digitalisasi UMKM dalam 4 tahap. Pertama adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mempersiapkan pelaku usaha UMKM agar kapasitasnya bisa meningkat. Kedua adalah mengintervensi perbaikan proses bisnisnya yang diturunkan ke dalam beberapa program. Ketiga adalah perluasan akses pasar yang salah satunya juga Kemenkop UKM bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar pelaku UMKM bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keempat adalah mengglorifikasi pahlawan lokal pelaku UMKM.

Lanjutnya tantangan UMKM di Indonesia memang cukup beragam dan perlu untuk dicari solusi-solusi yang tepat, karena terkait dengan rasio kewirausahaan di Indonesia yang baru mencapai 3,5%. Kondisi ini dianggap perlu untuk menciptakan kondisi kemudahan berusaha agar meningkatkan rasio tersebut. (AK)


Photo Credit: Ilustrasi digitalisasi bisnis/Doc/rolandberger.com

 

Atti K.

close