BPK Akan Audit Keuangan Prabowo dan Jajarannya

BPK Akan Audit Keuangan Prabowo dan Jajarannya

"Diharapkan, Kemhan dan TNI semakin meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan negara,"

BPK Akan Audit Keuangan Prabowo dan Jajarannya


Telegraf – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bakal mengaudit laporan keuangan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI untuk tahun 2020. Hal ini ditandai melalui entry meeting, pemeriksaan laporan di kantor Kementerian Pertahanan, Rabu (17/02/2021).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto, dan didampingi oleh Auditor Utama KN I BPK Novy Gregory Antonius Pelenkahu.

Dalam pertemuan itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto menyerahkan Surat Tugas Tim Pemeriksa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Kegiatan yang juga dihadiri oleh Panglima TNI yang diwakili Irjen TNI Letjen TNI (mar) Bambang Siswantono, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Selaim itu, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan, M. Herindra.

“Dalam melaksanakan pemeriksaan, taklimat awal atau entry meeting adalah salah satu tahap yang sangat penting sebagai bentuk komunikasi antara pemeriksa dan entitas agar tercipta kesamaan persepsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan,” kata Hendra dalam keterangannya.

Hendra menerangkan komunikasi dalam setiap tahapan pemeriksaan merupakan bagian yang diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

BPK berharap ada dukungan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa. Untuk itu, komunikasi yang aktif dan efektif antara Tim Pemeriksa dan entitas dalam berbagai pilihan media komunikasi sangatlah penting agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan lancar.

Pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan akan dilaksanakan oleh lima Tim Pemeriksa BPK pada Unit Organisasi (UO) Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI AL, dan UO TNI AU. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2020.

Sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2019.

“Diharapkan, Kemhan dan TNI semakin meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan negara,” jelasnya.

Selain menyampaikan taklimat awal, Hendra juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Kemenhan, menurut Hendra, telah berperan aktif dalam mendukung upaya penanganan pandemi covid-19. Dukungan tersebut diberikan dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki di antaranya 110 rumah sakit di lingkungan TNI, penggunaan KRI, pesawat, dan kendaraan darat yang dimiliki TNI.

Selain itu, Kemenhan juga merealisasikan anggaran untuk penyiapan dan perekrutan, bimbingan teknis dan penugasan 300 relawan Komponen Pendukung Pertahanan Negara (Komduk Hanneg) Bidang Kesehatan.


Photo Credit: Menhan Prabowo Subianto saat datang untuk menghadiri pelantikan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk periode kedua, di gedung DPR di Jakarta, 20 Oktober 2019. REUTERS/Willy Kurniawa

 

Indra Christianto

close