Telegraf, Jakarta – Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendapat alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 1.171,37 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 980,34 miliar atau 83,69% digunakan untuk belanja publik fisik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sedangkan belanja aparatur sebesar Rp 145,41 miliar atau 12,41% dan belanja publik non fisik Rp 45,62 miliar atau 3,88%.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (16/01/19), menyampaikan anggaran Ditjen Migas tahun 2019 sebesar Rp 1.171,37 miliar ini lebih kecil jika dibandingkan tahun 2018. Penurunan ini sejalan dengan turunnya anggaran Kementerian ESDM yang tahun ini ditetapkan Rp 4,99 triliun dari sebelumnya Rp 6,5 triliun pada tahun 2018.
Dalam kesempatan tersebut, Djoko Siswanto juga menyampaikan usulan revisi pembangunan infrastruktur tahun 2019 yaitu pembangunan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga sebanyak 74.216 sambungan rumah (SR) dengan pagu Rp 799,96 miliar. Sebelumnya, program jargas direncanakan akan dilakukan sebanyak 78.216 SR dengan pagu Rp 852,48 miliar.
Pembangunan jargas sesuai usulan revisi, akan dilakukan di 17 lokasi yaitu Kabupaten Aceh Utara (5.000 SR), Kota Dumai (4.300 SR), Kota Jambi (2.000), Kota Palembang (6.000 SR), Kota Depok (6.230 SR), Kota Bekasi (6.720 SR), Kabupaten Karawang (2.681 SR), Kabupaten Purwakarta (4.180 SR), Kabupaten Cirebon, (6.105 SR), Kabupaten Lamongan (4.000 SR), Kota Mojokerto (4.000 SR), Kabupaten Mojokerto (4.000 SR), Kabupaten Pasuruan (4.000 SR), Kabupaten Probolinggo (4.000 SR), Kabupaten Banggai (4.000 SR), Kabupaten Wajo (2.000 SR) dan Kutai Kartanegara (5.000 SR).
Revisi program jargas ini, menurut Djoko, antara lain karena pembangunan jargas di lokasi tertentu telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Misalnya Bojonegoro. “Kan Bojonegoro sudah tahun kemarin,” katanya.
Selain itu, Program Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan di 36 lokasi sebanyak 13.305 paket dengan dana Rp 111,27 miliar.
Lokasi konversi untuk nelayan adalah Aceh Tamiang, Labuanbatu Utara, Medan, Asahan, Padang Pariaman, Pelalawan, Bangka Barat, Rokan Hilir, Palembang, Bengkulu, Banggai, Palu, Minahasa Selatan, Kota Gorontalo, Kabupaten Pangandaran, Kota Serang, Lebak, Indramayu, Samarina, Penajam Paser Utara, Banjarmasin, Tanahbumbu, Bengkayang, Sambas, Bulungan, Wajo, Bantaeng, Kabupaten Bone, Lombok Utara, Mataram, Lumajang, Pacitan, Tuba, Semarang, Wonosobo dan Pasuruan.
Program lainnya adalah Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani sebanyak 1.000 paket di 5 lokasi yaitu Sragen, Boyolali, Klaten, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Malang. Alokasi anggarannya sebesar Rp 8,12 miliar.
Selanjutnya, review FEED-DEDC pembangunan jargas di 15 lokasi sebesar Rp 1,58 miliar. Lokasinya adalah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Banggai.
Terakhir, kegiatan luncuran PMK 243 di 10 lokasi dengan anggaran Rp 52,52 miliar di Lhokseumawe, Palembang, Prabumulih, Musi Rawas, Serang, Bogor, Cirebon, PALI dan Samarinda. (Red)
Photo Credit : Pembangunan fasilitas pengolahan Residuel Fluid Catalytic Craker (RFCC) di area kompleks Pertamina RU IV Lomanis, Cilacap, Jateng, Senin (14/9). Fasilitas pengolahan RFCC tersebut sedang dalam tahap persiapan dan pengecekan fasilitas untuk beroperasi pada awal Oktober. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas mengolah 62 ribu barel crude oil per hari. ANTARA/Idhad Zakaria
