Telegraf – Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menyindir penguasa di Indonesia yang menurutnya kerap sekali mengotak-atik aturan hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan tertentu. Pernyataan itu Anies sampaikan dalam acara Deklarasi Sahabat ABI (Anies Bersama Imin) di Gedung Basket GBK Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2023).
“Kami menginginkan agar ke depan negeri ini diatur dengan mengedepankan etika. Kekuasaan diatur dengan hukum, bukan hukum diatur oleh penguasa,” katanya.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, para pendiri bangsa sudah membangun Indonesia yang berlandaskan prinsip meritokrasi. Setiap orang, lanjutnya, bisa jadi apa saja asal kerja keras, jujur, dan berintegritas.
“Para pendiri Republik ini bisa saja membuat sebuah negara yang menguntungkan dirinya dan keluarganya,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Anies ingin agar spirit negara dikembalikan kepada semangat para pendiri bangsa. Menurutnya, Indonesia harus tetap menjadi negara hukum bukan negara kekuasaan.
“Karena kita negeri ini adalah negara hukum, maka penguasa diatur oleh hukum. Kalau ini menjadi negera kekuasaan maka penguasa yang mengatur hukum, menggonta-ganti hukum demi kepentingan penguasa,” imbuhnya.
Anies pun mengajak setiap pihak memanfaatkan momentum Pilpres 2024 untuk memastikan semangat pendiri bangsa tetap dianut di Indonesia.
“Bila kita tidak memanfaatkan momentum untuk melakukan perubahan, maka apa yang hari ini menjadi status quo menjadi berkelanjutan,” pungkasnya.
