Telegraf– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memutuskan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2025 dan mengalokasikan seluruh laba bersih sebesar Rp3,5 triliun sebagai saldo laba ditahan. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) guna memperkuat permodalan dan mendukung ekspansi kredit pada 2026.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyatakan dividend payout ratio ditetapkan 0% sebagai langkah strategis untuk menjaga kapasitas pertumbuhan kredit yang ditargetkan melampaui rencana kerja perusahaan (RKAP).
“Seluruh laba digunakan untuk penguatan modal agar ekspansi kredit bisa lebih agresif tanpa tambahan beban pendanaan,” ujar Nixon dalam konferensi pers, Kamis (23/4).
Keputusan tersebut juga didorong oleh rencana BTN mengakuisisi portofolio kredit dari pihak ketiga dengan nilai transaksi lebih dari 20% ekuitas perseroan. Portofolio tersebut mencakup kredit produktif dan konsumtif dengan profil imbal hasil (yield) lebih tinggi dan rasio kredit bermasalah (NPL) lebih rendah dibanding portofolio eksisting BTN.
Menurut Nixon, opsi pendanaan seperti penerbitan obligasi atau additional tier 1 sempat dipertimbangkan, namun dinilai kurang efisien karena menimbulkan beban bunga dan keterbatasan waktu.
Dengan langkah ini, BTN menargetkan rasio NPL dapat ditekan hingga di bawah 3% pada akhir 2026, sekaligus meningkatkan pendapatan bunga dan total kredit.
BTN menargetkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan pada 2026 berada di kisaran 8–10%, dengan fokus pada sektor perumahan, baik subsidi maupun non-subsidi.
Selain itu, perseroan memperkuat pipeline bisnis melalui kolaborasi strategis, termasuk kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengembangan hunian berbasis transit oriented development (TOD). Proyek ini mencakup pembangunan hunian vertikal hingga lima tower di lokasi strategis.
Dalam RUPST, pemegang saham juga menyetujui: Laporan penggunaan dana hasil obligasi dan sukuk BTN 2025, Perubahan Recovery Plan untuk memperkuat ketahanan keuangan dan RKAP 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025–2029.
Selain itu, RUPST memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui rencana akuisisi portofolio kredit, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Perubahan Susunan Pengurus
RUPST turut menyetujui perubahan susunan direksi dan komisaris. Posisi Wakil Komisaris Utama kini diisi oleh Endra Gunawan, menggantikan Dwi Ary Purnomo yang mendapat penugasan baru di PT Jasa Raharja.
Sementara itu, Nofry Rony Poetra dan Eko Waluyo kembali diangkat sebagai direksi untuk menjaga kesinambungan strategi bisnis.
Manajemen optimistis susunan pengurus baru akan memperkuat kepemimpinan dan mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan.
“Dengan struktur baru, BTN optimistis dapat meningkatkan kinerja serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan,” tutup Nixon.
