Cari
Sign In
  • Nasional
  • Ekonomika
  • Politika
  • Internasional
Telegraf

Kawat Berita Indonesia

  • Nasional
  • Ekonomika
  • Politika
  • Internasional
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Technology
  • Olahraga
  • Otomotif
  • Lainnya
    • Regional
    • Didaktika
    • Musik
    • Religi
    • Properti
    • Opini
    • Telemale
    • Philantrophy
    • Corporate
    • Humaniora
    • Cakrawala
    • Telegrafi
    • Telecoffee
    • Telefokus
    • Telerasi
Membaca Pernyataan Jusuf Kalla Terkait Isu SARA Dianggap Berpotensi Sesatkan Publik
Bagikan
Font ResizerAa
TelegrafTelegraf
Cari
  • Nasional
  • Ekonomika
  • Politika
  • Internasional
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Technology
  • Olahraga
  • Otomotif
  • Lainnya
    • Regional
    • Didaktika
    • Musik
    • Religi
    • Properti
    • Opini
    • Telemale
    • Philantrophy
    • Corporate
    • Humaniora
    • Cakrawala
    • Telegrafi
    • Telecoffee
    • Telefokus
    • Telerasi
Punya Akun? Sign In
Ikuti Kami
Telegraf uses the standards of the of the Independent Press Standards Organisation (IPSO) and we subscribe to its Editors’ Code of Practice. Copyright © 2026 Telegraf. All Rights Reserved.
Nasional

Pernyataan Jusuf Kalla Terkait Isu SARA Dianggap Berpotensi Sesatkan Publik

Didik Fitrianto Sabtu, 11 April 2026 | 20:08 WIB Waktu Baca 3 Menit
Bagikan
Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (kanan), bersama mantan Gubernur Jabar Solihin G.P. ANTARA /Novrian Arbi
Bagikan

Telegraf – Pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, dalam pidato di Universitas Gadjah Mada (UGM) menuai sorotan. Sejumlah kalangan menilai pernyataan tersebut tidak tepat, terutama dalam menggambarkan konsep keagamaan yang dikaitkan dengan konflik di Poso dan Ambon.

Dalam video yang beredar, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa konflik bernuansa agama kerap sulit dihentikan karena adanya keyakinan dari masing-masing pihak terkait konsep “syahid”.

“Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. ‘Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid’. Akhirnya susah berhenti,” ujar Jusuf Kalla.

Pernyataan tersebut dinilai problematik, karena menyamakan konsep teologis yang berbeda secara mendasar. Dalam ajaran Kristen, tidak dikenal doktrin yang membenarkan tindakan membunuh sebagai jalan menuju kemuliaan atau “syahid”.

Koordinator LBH Arus Bawah Prabowo (ABP), Steven Pailah menyebut pernyataan JK berpotensi menyesatkan pemahaman publik jika tidak diluruskan.

“Pernyataan itu tidak tepat. Dalam tradisi Kristen tidak ada ajaran yang membenarkan membunuh orang lain sebagai jalan memperoleh kemuliaan spiritual. Konsep martir dalam Kekristenan justru merujuk pada kesediaan menderita atau wafat tanpa kekerasan, bukan sebaliknya,” kata Steven, Sabtu (11/04/2026).

Steven menambahkan penyederhanaan seperti itu berisiko mengaburkan kompleksitas konflik yang sebenarnya tidak semata dipicu oleh faktor agama, melainkan juga dipengaruhi aspek sosial, politik, hingga ekonomi.

Baca Juga :  Sinergi Lintas Sektoral, Pemberantasan Narkoba Jadi Prioritas Nasional

“Kalau narasi seperti ini dibiarkan, publik bisa mendapatkan gambaran yang keliru seolah-olah semua agama memiliki legitimasi terhadap kekerasan. Padahal tidak demikian,” tutur Steven.

Kritik juga menekankan bahwa tokoh publik memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pernyataan yang akurat, terlebih ketika menyangkut isu sensitif seperti agama dan konflik horizontal.

Polemik ini dinilai menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam membangun narasi publik. Diskursus mengenai konflik dan agama diharapkan tetap berpijak pada fakta yang akurat serta tidak menimbulkan generalisasi yang berpotensi memperkeruh situasi di masyarakat.

Sementara itu, pihak juru bicara Jusuf Kalla memberikan klarifikasi bahwa pernyataan tersebut tidak dimaksudkan sebagai penjelasan teologis, melainkan sebagai gambaran persepsi yang berkembang di tengah kelompok yang berkonflik saat itu. JK disebut tidak sedang membahas ajaran agama secara normatif. Ditegaskan juga bahwa JK selama ini dikenal sebagai tokoh yang berperan penting dalam proses perdamaian konflik di berbagai daerah, termasuk Poso dan Ambon.

Bagikan Artikel
Twitter Email Copy Link Print

Artikel Terbaru

Program CKG bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah. FILE/IST Photo
DPR RI dan Komdigi Tekankan Pentingnya Preventif Kesehatan Nasional
Waktu Baca 2 Menit
Perkuat Pertahanan Semesta, Kominfo dan DPR Dorong Percepatan Transformasi Digital
Waktu Baca 2 Menit
BTN Salurkan 6 Juta KPR, Perkuat Akses Hunian bagi 24 Juta Masyarakat Indonesia
Waktu Baca 2 Menit
Sosiolog UGM: Partai Politik Hanya Menambah Barisan Oligarki Korup
Waktu Baca 3 Menit
PGN Perkuat Ekosistem BBG, Dorong Penggunaan Gas untuk Kendaraan Lebih Efisien dan Ramah Lingkungan
Waktu Baca 3 Menit

Kominfo dan DPR RI Dorong Ruang Aman Digital Demi Kesehatan Mental Anak

Waktu Baca 2 Menit

BTN Genjot Penyaluran Kredit, Tembus Rp400,63 Triliun di Kuartal I/2026

Waktu Baca 2 Menit

Kominfo dan DPR RI Dorong Literasi Digital Guna Ciptakan Ruang Siber Ramah Anak

Waktu Baca 3 Menit

BTN Jakarta International Marathon 2026 Diproyeksi Putar Ekonomi di Atas Rp200 Miliar

Waktu Baca 3 Menit

Lainnya Dari Telegraf

Nasional

Sinergi Lintas Sektoral, Pemberantasan Narkoba Jadi Prioritas Nasional

Waktu Baca 2 Menit
Nasional

GAMKI dan Lembaga Kristen Kompak Polisikan JK Terkait Isi Ceramah

Waktu Baca 2 Menit
Nasional

Proses Hukum Andrie Yunus, Aktivis 98: Jangan Ada Yang “Memancing di Air Keruh”

Waktu Baca 4 Menit
Nasional

Generasi Muda Harus Diingatkan Tentang Bahaya Kepentingan Asing

Waktu Baca 4 Menit
Nasional

Proses Hukum Militer Kasus Air Keras Wajib Dihormati dan Dikawal Publik

Waktu Baca 5 Menit
Nasional

Kasus Air Keras dan Isu Destabilitas Keamanan Negara, Publik Harus Waspada Soal Perang Informasi

Waktu Baca 5 Menit
Nasional

Narasi ‘Cuci Tangan’ Disorot, Pakar: Proses Masih Berjalan

Waktu Baca 3 Menit
Nasional

Penyerahan Jabatan Kabais Dinilai Tepat, TNI Jaga Objektivitas

Waktu Baca 3 Menit
Telegraf
  • Nasional
  • Ekonomika
  • Politika
  • Regional
  • Internasional
  • Cakrawala
  • Didaktika
  • Corporate
  • Religi
  • Properti
  • Lifestyle
  • Entertainment
  • Musik
  • Olahraga
  • Technology
  • Otomotif
  • Telemale
  • Opini
  • Telerasi
  • Philantrophy
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber

KBI Media

  • Akunku
  • Hobimu
  • Karir
  • Subscribe
  • Telegrafi
  • Teletech
  • Telefoto
  • Travelgraf
  • Musikplus

Kawat Berita Indonesia

Telegraf uses the standards of the of the Independent Press Standards Organisation (IPSO) and we subscribe to its Editors’ Code of Practice. Copyright © 2026 Telegraf. All Rights Reserved.

Selamat Datang!

Masuk ke akunmu

Lupa passwordmu?