TELEGRAF – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) resmi menyerahkan Sertifikat Asesor Kompetensi dan Surat Keputusan (SK) Hasil Verifikasi Skema Sertifikasi kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia pada 30 September 2024.
Acara yang berlangsung di Kampus A Badiklat Kejaksaan RI ini menjadi tonggak bersejarah bagi Kejaksaan RI, dengan kehadiran Jaksa Agung Burhanuddin dan Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono sebagai saksi penting.
Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BNSP, Syamsi Hari, kepada Kepala Badiklat, Rudi Margono.
Penyerahan Sertifikat askom dan SK verifikasi kepada Badiklat Kejaksaan RI sebagai Calon Lembaga Sertifikasi Profesi (CLSP) menandai sebuah langkah penting dalam meningkatkan profesionalisme jaksa.
Badiklat kini memiliki otoritas untuk menguji dan mensertifikasi kompetensi jaksa, terutama dalam bidang tindak pidana terorisme dan pendanaannya.
Pada tahap awal, dua skema sertifikasi yang dikembangkan adalah:
- Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme.
- Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme.
Selanjutnya, Badiklat Kejaksaan akan melaksanakan proses penilaian penuh (Full Asesmen) oleh BNSP, dan diteruskan dengan Rapat Pleno BNSP guna memperoleh SK Lisensi.
Penyerahan ini mengukuhkan Badiklat sebagai lembaga yang memiliki kompetensi tinggi dalam mengelola proses sertifikasi jaksa di Indonesia.
Ketua BNSP, Syamsi Hari, menyoroti pentingnya sertifikasi kompetensi sebagai salah satu upaya menjaga standar profesionalisme penegak hukum.
“Penyerahan sertifikat dan SK verifikasi ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya kami untuk terus menjaga standar tinggi dalam penegakan hukum di Indonesia.
Kompetensi yang terverifikasi akan menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan hukum, terutama dalam kasus-kasus serius seperti terorisme,” ujar Syamsi.
Sementara itu, Kepala Badiklat Kejaksaan, Rudi Margono, mengungkapkan kebanggaannya terhadap pencapaian tersebut.
“Penyerahan terkait kepada Badiklat Kejaksaan sebagai calon Lembaga Sertifikasi Profesi adalah bentuk pengakuan atas komitmen kami dalam membangun institusi yang berkompeten dan profesional.
Kami akan terus mengembangkan kemampuan jaksa agar mereka siap menghadapi tugas berat di lapangan, terutama dalam penanganan kasus terorisme yang membutuhkan keahlian khusus,” jelas Rudi.
Selain itu, acara ini juga menjadi momen penting dengan penyerahan sertifikat kompetensi kepada calon jaksa dan pimpinan Kejaksaan RI yang telah dinyatakan kompeten melalui uji sertifikasi yang dilakukan oleh LSP Justitia.
Penyerahan sertifikat ini bertepatan dengan penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) angkatan 81 gelombang I.
Jaksa Agung Burhanuddin dalam sambutannya menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat institusi penegak hukum di Indonesia.
“Dengan penyerahan sertifikat asesor kompetensi ini, Badiklat Kejaksaan kedepannya memiliki wewenang penuh untuk menilai dan mengesahkan kompetensi para jaksa di bidangnya.
Ini adalah langkah konkret dalam membangun sistem hukum yang lebih kuat dan berintegritas,” katanya.
Dengan adanya sertifikasi profesi ini, Kejaksaan RI semakin siap menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks.
Harapannya, penegakan hukum di Indonesia akan semakin profesional, kuat, dan transparan dalam menghadapi ancaman seperti tindak pidana terorisme.
