Telegraf – Aliansi Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang mendeklarasikan Maklumat Penegakan Demokrasi. Dengan isu utama yang dibawa dalam maklumat itu adalah melawan pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden.
Politikus dan budayawan Eros Djarot yang membuka dan memberikan sambutan pada acara tersebut menilai terdapat sejumlah oknum yang memiliki manuver politik secara kasar untuk menghadapi penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Eros mengungkapkan bahwa terdapat figur yang turut mendorong putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan terkait dengan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan demokrasi di Tanah Air. Sehingga, menurutnya paslon tersebut tak layak untuk dipilih karena telah mencederai hukum dan demokrasi di Indonesia.
“Kok ada orang yang bisa merusak konstitusi dan haruskah kita percaya untuk memilih mereka agar membawa Indonesia. Namun, mana mungkin orang yang merusak konstitusi dapat menjaga Indonesia berjalan di atas konsitusi,” katanya di Hotel Ambhara Melawai, Minggu (19/11/2023).
Sementara itu, koordinator Aliansi Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang, Teguh Indrayana mengatakan, aliansinya itu diisi oleh para akademisi, budayawan, politikus, aktivis dan beberapa kelompok masyarakat lainnya. Maklumat yang dideklarasikan itu, meminta kepada Presiden Jokowi untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
“Kami mendesak Presiden selaku kepala negara mengeluarkan peraturan hukum formil yang mengatur tentang netralitas Aparatur Negara yang disertai dengan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi,” tegasnya.
Teguh meminta, semua aparatur penyelenggara negara seperti Mahkamah Konstitusi, TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemilu dan pejabat lembaga tinggi negara harus bersikap netral.
“Kalau pemilu fair benar, itu kami nggak kuatir. (Tapi) Anda lihat eskalasi semakin meningkat, netralitas kurang, sehingga kami khawatir,” katanya.
Teguh mengambil contoh penetapan Gibran Rakabuming Raka yang diloloskan menjadi bakal calon wakil presiden. Menurutnya, itu merupakan salah satu bentuk ketidaknetralan aparatur negara.
“Kami memiliki persepsi yang sama, jadi demokrasi kita memang sedang tidak baik-baik saja, ini mungkin diawali dengan Mahkamah Konstitusi yang melacurkan diri,” imbuhnya.
Teguh mengatakan, komitmen menjaga netralitas dan independensi Aparatur penyelenggara negara harus diwujudkan dalam bentuk tindakan kongkrit, bukan hanya sekedar retorika dan lips service belaka.
“Netralitas adalah pilar utama tegaknya demokrasi di Indonesia,” bebernya.
Sedangkan pakar politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, dengan adanya maklumat itu diharapkan mampu mengembalikan jalannya demokrasi di Indonesia.
“Kalau dari saya sendiri yang kami perjuangkan adalah mengembalikan agar demokrasi itu bisa berjalan di dalam relnya,” kata Ikrar.
Menurut Mantan Duta Besar RI untuk Tunisia itu, saat ini Presiden Jokowi dan keluarganya sedang mengeluarkan jalan demokrasi dari relnya.
“Yang sekarang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya itu adalah mengeluarkan demokrasi itu dari relnya, sehingga kemudian jalannya demokrasi menabrak Undang-undang, konstitusi, kemudian meniadakan moral dan etika di dalam politik,” ungkapnya.
Selain itu, kata Ikrar, dibangun pula narasi-narasi yang seolah anak muda harus diberikan kesempatan untuk maju.
“Politik yang mem-brainwash pikiran anak-anak muda seakan-akan kita yang mengkritik Gibran, anti demokrasi. Jadi Itulah framing yang dilakukan oleh kelompok mereka,” tandasnya.
