Telegraf – Belakangan ini semakin banyak lembaga survei yang merilis hasil survei terkait tokoh-tokoh untuk pemilihan presiden 2024. Hasil survei sejumlah lembaga nyaris ada perbedaan dari elektabilitas masing-masing tokoh yang sangat mencolok.
Demikian disampaikan pengamat politik Karyono Wibowo, dalam keterangan kepada Telegraf, Selasa, (16/03/2022).
Karyono mengaku tidak heran dengan menjamurnya lembaga survei akhir-akhir ini. Sebab, ini sudah memasuki musim pemilihan umum, di mana setiap musim pemilu selalu muncul lembaga survei dadakan. Hal ini disebabkan karena semakin terbukanya kebebasan berpendapat yang memberikan ruang bagi siapa saja untuk melakukan survei.
Namun, dirinya menyayangkan terjadinya karut marut hasil survei belakangan ini, yang menurutnya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kata dia, terjadinya simbiosis mutualisme antara aktor-aktor politik dengan lembaga survei yang saling menguntungkan.
Kedua, iklim kompetisi politik yang semakin terbuka (liberal) menciptakan peluang industri baru lembaga survei yang juga saling berkompetisi. Kemudian yang ketiga, adanya keyakinan aktor politik bahwa hasil survei bisa mempengaruhi opini publik dan preferensi pemilih.
“Padahal, hasil survei perilaku pemilih membuktikan bahwa hasil survei elektabilitas yang dipublikasikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pilihan masyarakat terhadap kandidat. Justru yang berpengaruh signifikan yakni faktor kebribadian (personality), rekam jejak positif, success story, kapabilitas, kompetensi, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) ini lantas menyoroti hasil jajak pendapat yang dirilis Lembaga Survei Jakarta (LSJ). Dari segi urutan capres potensial, kata Karyono, hasil jajak pendapat LSJ menempatkan posisi elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di peringkat pertama dalam kontestasi pilpres masih bisa dipertanggungjawabkan dalam kaedah survei.
Namun, jika dicermati dari persentasenya, antara elektabilitas Prabowo dengan Ganjar, dan antara Ganjar dengan Anies, menunjukkan perbedaan cukup signifikan dengan hasil survei yang dirilis lembaga survei lain.
“Banyak hasil survei yang bisa diperbandingkan dengan hasil LKJ. Tetapi untuk mempermudah, dirinya mengambil satu hasil survei sebagai contoh, yakni dengan membandingkan hasil survei LKJ dengan hasil survei yang jarak waktunya dan jumlah sampelnya tidak terpaut jauh, yakni Litbang Kompas,” imbuhnya.
Dari segi waktu pelaksanaan, hanya selisih kurang lebih 1 (satu) bulan. Survei LKJ dilakukan pada Februari, sementara Litbang Kompas melakukan survei pada Januari 2022. Jumlah sampel LKJ 1225. Sedangkan Litbang Kompas menggunakan sampel 1200 responden.
Tetapi hasilnya, lanjut Karyono, ada selisih elektabilitas yang mencolok. Utamanya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dijelaskan, pada survei Litbang Kompas elektabilitas Ganjar 20,5 persen. Sementara hasil survei LKJ elektabilitas Ganjar hanya 16,3 persen. Dengan itu, kata Karyono, nampak ada jarak yang jauh.
Sedangkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam survei Litbang Kompas elektabilitasnya 14,2 persen, di survei LKJ memang tidak terlalu jauh selisihnya dengan Litbang Kompas, yakni 15,6 persen.
Begitu pula dengan elektabilitas Prabowo yang tidak bergeser jauh antara hasil survei LKJ dengan Litbang Kompas, yaitu pada hasil survei Litbang Kompas elektabilitas Prabowo 26,5 persen, sementara berdasarkan survei LKJ 27,2 persen.
“Dari analisis tersebut masyarakat bisa menyimpulkan sendiri, mana hasil survei yang dapat dipercaya,” paparnya.
Sedangkan soal elektabilitas Dedi Mulyadi yang lebih tinggi dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, kata dia, mungkin bisa disebabkan karena Dedi pernah memimpin suatu daerah, yakni menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Jawa Barat, dua periode dan pernah menjadi calon wakil Gubernur Jawa Barat, di Pilgub Jabar, dan cukup populer kala itu. Dengan sederet posisi itu, kata Karyono, setidaknya Dedi sudah memiliki modal sosial dan rekam jejak dalam kontestasi elektoral dibanding Airlangga.
Karyono mendorong agar sengkarut hasil survei ini menjadi perhatian lembaga asosiasi seperti Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi) untuk melakukan pengawasan, penertiban, audit data, peringatan, sanksi dan memberikan pendidikan kepada lembaga survei yang tidak memenuhi kaedah ilmiah.
“Sekarang saatnya AROPI dan PERSEPI segera bertindak,” pungksnya.
Photo Credit : Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Public Intitute (IPI) Karyono Wibowo. TELEGRAF
