Telegraf – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya angkat bicara mengenai dua foto satelit National Aeronautics and Space Administration atau NASA yang menunjukkan adanya deforestasi atau pembabatan hutan di wilayah Papua. Dua citra satelit tersebut membandingkan kondisi hutan di Papua pada 20 November 2001 dan 27 November 2019.
Penggudulan hutan itu dilakukan oleh perusahaan sawit yang mendapatkan ijin pelepasan hutan dari Menteri Kehutanan era 2004-2009 M.S Kaban, yaitu menteri pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjabat sebagai Presiden RI saat itu.
Untuk itu, Kepala Biro Humas KLHK Nunu Anugrah menyampaikan, foto NASA itu merupakan konsesi sawit PT Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Menurutnya, penggundulan hutan itu tidak lepas akibat izin pelepasan yang dikeluarkan oleh M.S Kaban pada saat itu.
“Konsesi sawit itu merupakan pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawitnya diberikan oleh Menteri Kehutanan MS Kaban di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 5 Oktober 2009 seluas 34.057 hektare, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (16/11/2021).
Nunu menjelaskan, dua foto satelit NASA liputan 2001 dan 2019 tersebut tidak cukup untuk menggambarkan laju pergerakan deforestasi di konsesi sawit tersebut dari tahun ke tahun, dan tudingan deforestasi yang diarahkan kepada pemerintah saat ini.
Karena itu, untuk tidak menimbulkan kegagalan persepsi yang luas dan untuk keadilan informasi bagi publik, maka KLHK perlu menjelaskan bahkan siap menunjukkan foto liputan satelit secara berkala mulai dari tahun 2009 di areal konsesi tersebut, pada saat pelepasan kawasan hutan untuk izin sawit tersebut diberikan. Kemudian, dilanjutkan dengan penyajian foto satelit mulai 2010-2018.
“Gambaran itu jelas membuat persepsi publik yang tidak tepat. Data liputan satelit tahunan tersebut sangat penting untuk disajikan agar informasi data satelit tidak terputus jika hanya menyajikan foto satelit 2001 dan 2019 saja,” terangnya.
Sudah Terjadi Sejak 2011
Nunu menyampaikan, tutupan hutan di Papua mulai berkurang sejak 2011 dan semakin berkurang setiap tahunnya hingga 2016.
“KLHK menggarisbawahi bahwa deforestasi di konsesi sawit PT Dongin Prabhawa mulai dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2011, dua tahun setelah pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawit tersebut, yang diberikan pada awal Oktober 2009,” imbuhnya.
Dia mengatakan, luasan deforestasi tidak mengalami pergerakan lagi berdasarkan foto satelit 2017 hingga 2020. Pergerakan deforestasi tersebut dapat diperiksa secara mudah melalui Google Earth pada fitur data tahunan.
Untuk itu, ia menyatakan tidak relevan jika menyimpulkan seolah-olah wajah hutan Papua telah gundul akibat deforestasi di konsesi sawit tersebut, yang hanya ditunjukkan oleh dua foto liputan satelit 2001 dan 2019 di konsesi sawit tersebut, mengingat luas izin konsesi yang diberikan di era Presiden SBY tersebut adalah seluas setengah DKI Jakarta.
“Luas Provinsi Papua setara sekitar 472 kali lipat luas DKI Jakarta. Hampir 70 persen hutan Papua berada dalam peta moratorium permanen,” bebernya.
Sementara itu, hampir seluruh pelepasan kawasan hutan di Papua dan Papua Barat untuk sawit diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya (2005-2014). Data satelit juga menunjukkan bahwa hampir seluruh deforestasi untuk sawit di Papua dan Papua Barat terjadi pada areal-areal perizinan sawit yang diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya.
“Karena itu, tidak benar bahwa kesalahan deforestasi dimaksud seperti direkayasa data seolah di era Presiden Jokowi,” pungkasnya.
Photo Credit: Mantan menteri Kehutanan Malam Sambat (MS) Kaban disebut telah memberikan ijin pelepasan hutan untuk lahan sawit di Papua. ANTARA/Fanny Octavianus
