Telegraf – Penunjukan Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua melalui surat berkop Kemendagri tertanggal 24 Juni 2021 dengan Nomor T.121.91/4124/OTDA banyak menuai kontroversi.
Reaksi penolakan terjadi tak lama setelah beredar surat tersebut. Salah satunya disampaikan Rivai Darius yang mengaku sebagai juru bicara Gubernur Papua Lukas Enembe, bahwapenunjukan Dance tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar.
Rivai mengungkapkan penunjukan Dance itu tidak dikoordinasikan kepada Lukas sebagai Gubernur Papua yang masih aktif karenanya, dikabarkan Lukas akan melaporkan ke presiden atas dugaan maladministrasi.
Rivai juga mengklaim kondisi kesehatan Lukas Enembe semakin membaik dan dalam waktu dekat akan kembali ke tanah Papua.
Reaksi tersebut telah menimbulkan pelbagai pertanyaan spekulatif yang memerlukan penjelasan dan pembuktian lebih lanjut agar tidak membingungkan masyarakat.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan melalui siaran pers yang diterima, Selasa (29/06/2021), menurutnya informasi yang belum tentu kebenarannya bisa memprovokasi masyarakat.
Pasalnya, jika membaca isi surat dari pihak kemendagri Nomor T.121.91/4124/OTDA sudah sesuai ketentuan.
“Sebelum surat itu diterbitkan tentu ada alasan dan pertimbangan hukum,” ungkapnya.
Setidaknya ada 4 alasan yang dikeukakan oleh Karyono:
Pertama, berkenaan dengan kondisi Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang sakit dan kini sedang melakukan pengobatan di luar negeri yang hingga saat ini belum diketahui kapan gubernur Papua itu dipastikan sehat kembali.
Kedua, adanya kekosongan kepemimpinan lantaran kinerja gubernur tak bisa diwakili oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal karena sudah meninggal dunia beberapa bulan lalu.
Ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Papua, maka Dance selaku Sekda Papua ditunjuk untuk sementara menggantikan peran Lukas dalam tugas harian sebagai Plh gubernur Papua. Hal ini perlu digarisbawahi, yaitu hanya untuk sementara.
Keempat, terbitnya surat Nomor T.121.91/4124/OTDA untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Papua tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi, pertimbangan tersebut untuk kepentingan masyarakat Papua.
“Jadi, pertimbangan tersebut untuk kepentingan masyarakat Papua,” pungkasnya.
Photo Credit : Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Public Intitute (IPI) Karyono Wibowo. TELEGRAF
