Telegraf – Sekretaris Jenderal Koordinator Nasional Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi menanggapi polemik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat (PD). Ridwan berpendapat tindakan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko yang dengan sengaja mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (05/03/2021) kemarin, adalah tindakan yang memalukan yang sangat melanggar etika politik dan demokrasi.
“Tindakan Moeldoko terhadap Partai Demokrat adalah tindakan yang melanggar etika politik dan demokrasi di negara kita, tindakan ini sangat memalukan, bahkan sangat merugikan posisi Istana” kata Ridwan lewat keterangan resminya, Minggu (07/03/2021).
Ridwan menambahkan, Moeldoko yang bukan kader asli maupun mantan kader Partai Demokrat itu, tidak sepantasnya memenuhi hasrat dan ambisi buta politiknya terhadap Partai Demokrat, terlebih Moeldoko adalah seorang petinggi di Istana dan sebagai pejabat pemerintahan yang masih aktif di lingkaran ring satu presiden Jokowi.
“Demi ambisi dan hasrat politik yang buta, tidak sepantasnya Moeldoko yang bagian dari Istana membuat perpecahan di Partai Demokrat, apalagi dia bukan sama sekali bagian dari Partai Demokrat” jelasnya.
Ridwan juga mengatakan perbuatan Moeldoko tersebut sangat merugikan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka sebagai Relawan yang mengawal kepemimpinan Jokowi, ia pun mengatakan bahwa hal itu bisa merusak dan mencoreng citra Jokowi.
“Tindakan Moeldoko tersebut sangat merugikan posisi Pak Presiden, kami meminta Pak Presiden untuk mengambil tindakan tegas terhadap Moeldoko untuk menyelamatkan harkat dan martabat Istana Kepresidenan” imbuhnya.
Dalam hal itu, LRJ pun meminta Jokowi untuk mengambil tindakan tegas terhadap anak buahnya itu, demi menegaskan posisi Istana bahwa tidak ada campur tangan Presiden terhadap konflik internal di tubuh Partai Demokrat.
“Harusnya Moeldoko fokus saja membantu Presiden bukan berpolitik praktis” pungkasnya.
Photo Credit: Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Jenderal (Purn) Moeldoko yang juga sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). ANTARA
