Telegraf – Polisi di Myanmar mengajukan dakwaan baru terhadap Aung San Suu Kyi, kata pengacaranya pada, Selasa (16/02/2021). Hal tersebut membuat Suu Kyi dapat ditahan tanpa batas dan tanpa melalui pengadilan.
Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw mengatakan kepada wartawan setelah bertemu dengan hakim di sebuah pengadilan di ibu kota, Naypyitaw, bahwa Suu Kyi telah didakwa melanggar Pasal 25 UU Manajemen Bencana Alam, yang telah digunakan untuk menghukum orang-orang yang melanggar pembatasan terkait pandemi Covid-19. Suu Kyi sebelumnya didakwa memiliki walkie-talkie yang diimpor tanpa mendaftarkannya.
Hukuman maksimum bagi pelanggaran terkait Covid-19 adalah tiga tahun penjara. Namun dakwaan baru itu membuatnya mungkin ditahan tanpa batas dan tanpa melalui pengadilan karena adanya perubahan dalam Hukum Pidana yang diberlakukan junta pekan lalu,
Presiden tersingkir Win Myint didakwa dengan UU yang sama sewaktu ia dan Suu Kyi ditahan saat pengambilalihan kekuasaan. Suu Kyi menduduki jabatan tinggi di pemerintahan sebagai penasihat negara.
Sementara itu protes nasional di Myanmar terhadap militer yang menggulingkan pemerintah sipil terpilih, berlanjut Selasa (16/02/2021) meski pemutusan layanan internet memasuki malam kedua berturut-turut.
Para pengunjuk rasa memblokir jalan di depan bank sentral Myanmar di Yangon, walau kehadiran kendaraan militer di jalan itu meningkat sehari sebelumnya. Menurut Reuters, para pengunjuk rasa juga memblokir layanan kereta api antara Yangon dan Mawlamyine, kota di bagian selatan Myanmar. Puluhan biksu Buddha mengambil bagian dalam protes yang berlangsung di Yangon.
Bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi Myanmar semakin meningkat sejak militer menahan Suu Kyi dan para pejabat tinggi sipil pemerintah lainnya pada 1 Februari. Militer ketika itu juga mendeklarasikan negara dalam keadaan darurat selama satu tahun, dengan alasan adanya kecurangan yang meluas dalam pemilu bulan November lalu, yang dimenangkan Suu Kyi dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi secara telak. Klaim militer itu ditolak oleh komisi pemilihan Myanmar.
Jenderal Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta, menjanjikan dalam sebuah pidato yang disiarkan secara nasional minggu lalu, bahwa pemilu baru akan dilaksanakan untuk mewujudkan apa yang ia sebut “demokrasi yang disiplin dan benar,” namun ia tidak merinci kapan pemilu baru itu akan dilangsungkan.
Puluhan ribu para pengunjuk rasa telah memenuhi jalan-jalan di kota terbesar di Myanmar, dengan mengabaikan jam malam yang ketat dan larangan untuk berkumpul bagi lebih dari empat orang. Mereka memegang plakat yang bertuliskan slogan prodemokrasi, kebanyakan di antaranya memasang foto Suu Kyi. Mereka mengacungkan salam tiga jari saat berdemo, sebuah tanda yang melambangkan perlawanan terhadap tirani.
Photo Credit: Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi berfoto di Naypyitaw, Myanmar, pada 27 Januari 2021. REUTERS
