Telegraf – Sekitar 156 negara telah bergabung dengan skema global untuk distribusi vaksin Covid-19, aliansi yang dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada Senin (21/09/20), tetapi Cina dan Amerika Serikat nampaknya tidak tertarik untuk ikut mendaftar.
Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengamankan pasokan di masa depan melalui kesepakatan bilateral, yang memicu tuduhan perilaku egois yang merugikan negara-negara miskin.
Cina, tempat virus corona bermula, juga tidak ada dalam daftar 64 negara kaya yang bergabung dengan apa yang disebut rencana Covax untuk mengirimkan 2 miliar dosis vaksin ke seluruh dunia pada akhir 2021, dengan memprioritaskan petugas kesehatan dan yang rentan.
Skema tersebut akan mencakup sekitar dua pertiga dari populasi dunia, menurut aliansi vaksin WHO dan GAVI, yang menerbitkan daftar penandatangan setelah batas waktu untuk komitmen mengikat berakhir pada hari Jumat.
Puluhan vaksin sedang dalam pengujian untuk virus corona yang telah menginfeksi sekitar 31 juta orang di seluruh dunia dan membunuh hampir 1 juta, seperlima dari mereka di Amerika Serikat.
“Covax akan memberikan kepada dunia portofolio kandidat vaksin terbesar dan paling beragam,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada konferensi virtual.
Aliansi vaksin mengatakan pihaknya mengharapkan 38 negara kaya lainnya untuk bergabung dalam inisiatif dalam beberapa hari mendatang.
Dikatakan telah menerima komitmen sebesar US $ 1,4 miliar (S $ 1,91 miliar) untuk penelitian dan pengembangan vaksin, tetapi US $ 700 juta-US $ 800 juta sangat dibutuhkan.
Aliansi tersebut tidak mengatakan negara mana yang memberikan pendanaan sementara tidak berencana mengambil pasokan vaksin dari skema tersebut.
Prancis dan Jerman mengatakan mereka hanya akan mencari sumber daya potensial melalui skema pengadaan bersama Eropa.
Lebih dari 150 vaksin potensial sedang dikembangkan dan diuji secara global, dengan 38 diujicobakan pada manusia.
Photo Credit: Petugas kesehatan dari WHO menyiapkan vaksin untuk diberikan kepada petugas bantuan garis depan di Kongo. AP Photo/Sam Mednick
