Telegraf – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memutuskan untuk memberlakukan lagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total.
Hal ini menurutnya dilakukan setelah mengevaluasi perkembangan pandemi Covid-19 di Jakarta, serta dukungan fasilitas rumah sakit di Ibu Kota, yang dianggap telah berstatus darurat.
Menurutnya upaya ini dilakukan guna menekan angka kematian akibat Covid-19.
Akan tetapi justru keputusan Anies tersebut menuai pro dan kontra. Yang tak setuju, menilai kebijakan itu sebagai wujud tak pahamnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu akan risiko lainnya, selain dampak kesehatan, dari penyebaran Covid-19.
Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut dalam menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB), merupakan sebuah langkah mundur.
“Kita harus menerima kenyataan ini dan kita harus mundur satu langkah untuk bisa melangkah kembali ke depan dengan lebih baik dalam kehidupan yang lebih normal,” kata Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (10/09/2020).
Karena kebijakan ini diambil, lanjut Wiku, melihat kasus positif Covid-19 di Jakarta semakin lama semakin meningkat. Sehingga untuk mengerem penambahan kasus positif, Anies Baswedan memilih untuk menerapkan kembali PSBB di Ibu Kota.
Dengan penerapan PSBB kembali di DKI Jakarta, Wiku mengatakan hal itu menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat Jakarta dan seluruh rakyat Indonesia. Agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Mari kita jadikan ini sebagai sarana pembelajaran kita bersama. Pembatasan aktivitas ini sudah seharusnya kita lakukan bersama sejak awal. Supaya bisa menekan kasus positif ini dan juga kematian. Maka dari itu, mari kita bangun kedisiplinan bersama, jika kondisi ini tidak ingin terulang lagi,” terangnya.
Wiku mengungkapkan sewaktu sebelum dan sesudah diterapkan PSBB tahap 1, 2 dan 3 di Jakarta, kasus positif relatif terkendali dan masih rendah. Namun, ketika masuk pada masa PSBB Transisi, jumlah kasus positif di Jakarta cenderung meningkat dari waktu ke waktu.
DKI Jakarta sendiri, telah melaksanakan PSBB tiga jilid dari 10 April hingga 4 Juni 2020. Selama masa PSBB ini, sekolah tidak boleh beroperasi, aktivitas perkantoran diterapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah kecuali instansi pemerintah dan yang menangani Covid-19.
“Kemudian, 11 sektor usaha diperbolehkan dengan menjalankan berdasarkan protokol kesehatan. Rumah ibadah, kegiatan fasilitas umum dan sosial tidak diperbolehkan. Transportasi umum dibatasi jam operasionalnya dan kapasitasnya, dan mobil pribadi kapasitasnya 50 persen dan penumpang menggunakan masker. Itu adalah peraturan yang terkait dengan PSBB,” jelasnya.
Sedangkan saat PSBB Transisi yang dijalankan berdasarkan Pergub Nomor 51 tahun 2020, dimulai sejak 5 Juni hingga 10 September 2020. Selama PSBB Transisi ini, lanjut Wiku, rumah ibadah, perkantoran, rumah makan, pabrik, salon, pasar, fasilitas olahraga outdoor, museum, perpustakaan, taman atau pantai, angkutan umum boleh dibuka dengan kapasitas 50 persen dan jam operasional dibatasi. Sekolah tetap tidak boleh beroperasi.
Sayangnya, dalam masa PSBB Transisi ini, pandemi Covid-19 justru tidak dapat dikendalikan. Kota yang tadinya sudah masuk ke zona oranye kini kembali ke zona merah lagi.
“Selama lima minggu terakhir ini, DKI Jakarta memang dalam kondisi kota-kotanya zona merah. Kondisi ini relatif tetap merah kecuali ada beberapa kota di dalam DKI yang pernah oranye dan kemudian kembali menjadi merah pada saat ini. Ini menunjukkan kondisi dengan tingkat penularan yang cukup tinggi. Maka dari itu perlu pengetatan,” tegasnya.
