Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa PDIP merupakan partai yang paling sedikit mendapat jatah komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, PDIP menerima karena hal tersebut merupakan otoritas menteri terkait. Dia menyatakan bahwa jatah yang sedikit di kursi komisaris BUMN akan menjadi daya pacu bagi PDIP untuk terus meningkatkan kualitas kader.
“Dalam penempatan jabatan strategis sebagai komisaris, misalnya, jumlah kader PDIP paling sedikit dibanding partai lain. Keputusan otoritas menteri kami terima,” ucap Hasto dalam keterangan resminya yang diterima Telegraf, Selasa (04/08/2020).
Hasto menerangkan PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 perlu menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis sebagai bagian dari tugas partai untuk kaderisasi kepemimpinan.
Menurutnya, PDIP akan terus melakukan pendidikan dan kaderisasi politik sebagai syarat penempatan kader partai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional serta internasional.
“Partai berkepentingan untuk melakukan rekrutmen anggota termasuk dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat. Mereka yang direkrut partai kemudian mengikuti kaderisasi kepemimpinan secara berjenjang,” katanya.
“Partai yang menang pemilu, di mana pun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka partai lalu menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis,” imbuhnya.
Beberapa kader PDIP diketahui menduduki jabatan komisaris di beberapa perusahaan BUMN usai Jokowi dan Ma’ruf Amin terpilih lewat Pilpres 2019.
Mereka antara lain Arief Budimanta yang menjabat Komisaris di PT Bank Mandiri (Persero), Dwi Ria Latifa yang menjabat Komisaris PT Bank BRI (Persero), serta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjabat Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Polemik soal kursi direksi dan komisaris BUMN sempat menjadi sorotan publik setelah politikus PDIP Adian Napitupulu menuding pengisian jabatan direksi dan komisaris di seluruh perusahaan BUMN ditunjuk melalui jalur titipan.
Dia menduga jumlah orang yang dititipkan itu mencapai 7.200.
“Semuanya titipan. Dari 6.000 sampai 7.200 komisaris dan direksi BUMN itu menurut saya semua titipan,” kata Adian saat ditemui di Kawasan Kemang, Jakarta, Kamis (23/7).
Adian sendiri enggan menjelaskan titipan dari pihak mana orang-orang yang kini duduk di posisi strategis perusahaan pelat merah tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menanggapi pernyataan Adian. Dia menduga Adian tak paham pola perusahaan dalam mencari komisaris maupun direksi. Menurutnya, pemilihan petinggi di perusahaan BUMN telah sesuai dengan kebutuhan.
“Mungkin karena Adian itu enggak paham sistem di corporate. Kalau dia paham corporate pasti dia paham itu,” kata Arya.
Arya pun membantah BUMN menerima orang-orang titipan untuk menduduki jabatan komisaris maupun direksi. Menurutnya, BUMN telah memperhatikan rekam jejak dan mereka yang terpilih telah melalui proses seleksi.
Photo Credit: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. ANTARA
