Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mendukung keputusan Muhammadiyah dan NU yang mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) milik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Sohibul menilai keputusan NU dan Muhammadiyah untuk mundur dari Program Organisasi Penggerak itu rasional. Oleh karena itu, ia mengaku menghormati sikap dua ormas besar itu.
“Nah kalau Muhammadiyah protes ini, bagi kami, kami sangat apresiasi. Dan ini respons yang sangat rasional,” kata Sohibul kepada awak media di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (24/07/20).
Diketahui, program Organisasi Penggerak merupakan program Kemendikbud untuk memberi pelatihan dan pendampingan bagi para guru dalam meningkatkan kualitas peserta didik dengan menggandeng banyak organisasi. Dari 4.464 ormas yang mengajukan proposal, terdapat 156 ormas yang lolos seleksi evaluasi.
Organisasi yang terpilih akan mendapatkan hibah untuk menunjang program yang mereka ajukan. Kemendikbud membaginya menjadi III kategori yakni Gajah dengan bantuan maksimal Rp 20 miliar, kategori Macan sebesar Rp 5 miliar, dan Kijang Rp 1 miliar per tahun.
Belakangan, program itu menuai polemik usai Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation masuk ke dalam daftar penerima hibah kategori Gajah senilai Rp 20 miliar. Meski belakangan Tanoto Foundation membantah bahwa organisasi mereka adalah sebuah bentuk corporate social responsibility (CSR) dan tak seharusnya didanai oleh pemerintah.
Menanggapi hal itu, menurut Sohibul, organisasi Tanoto dan Sampoerna Foundation tak semestinya menerima bantuan dari pemerintah. Ia heran. Mestinya kedua lembaga itu menjadi penyalur CSR perusahaannya.
“Masa iya perusahaan ini kok mendapat bantuan dari pemerintah yang besarannya juga besaran maksimal, Rp 20 miliar. Ini tidak masuk akal,” tegasnya.
Sebelumnya, Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah resmi menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak Muhammadiyah usai dinyatakan masuk bersama 156 ormas lain.
Dalam keterangannya, Ketua LP Ma’arif NU Arifin Junaidi, meminta Kemendikbud untuk meninjau kembali keputusan tersebut, agar ke depan tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan.
Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah Kasiyarno bahkan menduga ada ormas yang dinilai tidak kompeten dan lolos program tersebut.
“Ada laporan dan informasi yang mengatakan, dilihat dari nama-nama ada beberapa yang tidak kompeten. Kantor tidak punya, apalagi staff, program juga tidak jelas,” katanya di Gedung Pusat Muhammadiyah, Rabu (22/07/20).
Photo Credit: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman dukung keputusan Muhammadiyah dan NU yang mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud. PKS FOTO/M. Hilal
