Telegraf, Bandung – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meresmikan 130 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang tersebar di 96 Kecamatan pada 21 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (04/12/19).
Menkumham mengatakan bahwa diresmikannya Desa/Kelurahan Sadar Hukum tahun 2019 ini untuk meningkatkan kinerja, integritas, dan berkontribusi dalam membangun hukum dan HAM di Provinsi Jawa Barat.
“Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional,” ujarnya.
Yasonna melanjutkan, bagi desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum, diharapkan dapat tetap mempertahankan prestasi masyarakatnya dalam bersikap dan berperilaku taat hukum. Sebab, setiap tahun akan dilakukan evaluasi kembali.
Adapun bagi desa/kelurahan yang belum atau masih dalam rintisan sebagai desa/kelurahan sadar hukum, Menkumham mendorong untuk terus memperbanyak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di wilayahnya.
“Sehingga dapat memenuhi kriteria penilaian untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum di masa yang akan datang,” ujarnya.
Pelaksanaan kegiatan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Jawa Barat adalah wujud adanya sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.
Yasonna mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkontribusi dalam pelaksanaan Pembinaan KADARKUM, Desa/Kelurahan Binaan, sampai dengan terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
“Saya selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengapresiasi kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat yang memiliki komitmen tinggi dalam membina wilayahnya. Khususnya dengan mengalokasikan anggaran pembinaan kepada seluruh desa/kelurahan yang sudah berstatus Desa/Kelurahan Sadar Hukum,” ujarnya.
“Desa Sadar Hukum dalam pengalokasian anggaran pembinaan Kepala Daerah, saya kira bisa dicontoh oleh Gubernur atau Kepala Daerah lainnya di seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Menkumham Yasonna Laoly juga mengingatkan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global.
Sebab, suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi sangat mendukung iklim investasi. Hal itu juga terkait upaya peningkatan dan pembenahan, salah satunya dalam sektor investasi/kemudahan berusaha (Ease of Doing Business).
Selain itu juga sesuai dengan kaidah pelaksanaan kerangka pembangunan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024 dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2020.
“Menghadapi kenyataan inilah Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN beserta jejaringnya di Kantor Wilayah Hukum dan HAM terus mengupayakan pertumbuhan kelurahan sadar hukum ke depan yang diselaraskan dengan kebutuhan tuntutan perkembangan zaman,” terangnya.
