Telegraf, Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arsul Sani, mengatakan pihaknya sempat menawarkan bayaran kepada Yusril Ihza Mahendra saat menunjuknya sebagai pengacara dan kuasa hukum bagi pasangan nomor urut 1 tersebut di Pilpres 2019.
Arsul juga menjelaskan perihal penolakan soal bayaran oleh Yusril, ia mengatakan tawaran itu ditolak karena Yusril tak ingin disebut cuma mencari uang saja.
“Kalau kita bicara fee, saya menerima sesuatu, maka saya akan hancur reputasinya. Berarti saya hanya mementingkan uang saja. Sementara dalam soal ini, saya ingin proses pemilu kita damai, proporsional, dan tidak berbasis kebencian,” kata Arsul saat menirukan ucapan dari Yusril, di Jakarta, Rabu (07/11/18).
Arsul juga mengatakan TKN Jokowi-Ma’ruf hanya menawarkan bayaran secara profesional kepada Yusril. Ia pun membantah jika ada tawaran lain seperti jabatan atau posisi tertentu untuk Yusril.
Arsul mengaku kubu Jokowi-Ma’ruf sebetulnya ingin mendekati Yusril karena fokus dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).
Namun mereka lebih memilih untuk mendekati Yusril sebagai advokat. Alasannya karena mereka tidak mau mengganggu proses internal PBB.
“Harapan itu ada, keinginan ada, tapi kami harus menghormati mekanisme dan proses internal partai, kami memutuskan untuk tidak bicara itu dulu kepada Pak Yusril,” ungkapnya.
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 Jokowi-Ma’ruf. Ia pun kini menjadi pengacara sukarela dan tanpa bayaran untuk Jokowi-Amin.
Penunjukkan ini pun kemudian menuai polemik publik, lantaran Yusril memiliki jabatan politik sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), partai yang belum jelas arah dukungannya ke salah satu kubu mana.
Sebelumnya, mantan Menteri Kehakiman dan HAM Indonesia tersebut pernah menjadi kuasa hukum pemilik kapal asing. Hal itu akibat kebijakan pemerintah menenggelamkan kapal asing ilegal yang melaut di perairan Indonesia.
Dan yang paling terakhir adalah, bahwa Yusril sendiri pernah bertentangan dengan pemerintahan Jokowi-JK terkait penerbitan Perppu Ormas yang berujung pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Saat itu, Yusril menyatakan siap menyomasi pihak yang menyebut HTI sebagai ormas terlarang. (Red)
Photo Credit : Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arsul Sani. TELEGRAF/Koes W. Widjojo
