Telegraf – Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang berpotensi 90 persen menjadi tersangka. Menurut Titi, hal ini dilakukan agar tidak terjadi tidak terjadi blunder atau spekulasi di masyarakat soal calon-calon kepala daerah.
“Sudah semestinya KPK mengumumkan nama-nama mereka yang sudah hampir pasti akan jadi tersangka itu atau plihan lainnya KPK mempercepat proses hukum atas nama-nama itu,” jelasnya, di Jakarta, Kamis (08/03/18).
Titi menilai pengumuman ini penting untuk melindungi pemilih tidak menjadi korban salah pilih dalam Pilkada. Apalagi, kata dia pemilih mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat terkait para calon kepala daerah.
“Selain itu, agar para calon bermasalah itu juga tidak bermanuver dengan membangun strategi seolah-olah sebagai pihak yang dizalimi dan dikriminalisasi. Padahal, kenyataan memang mereka bermasalah,” ungkapnya.
Menurutnya KPK juga harus memberikan kepastian atas nama-nama calon bermasalah tersebut agar tetap menjaga animo dan semangat masyarakat untuk tetap percaya pada proses pemilu dan menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai, kata dia masyarakat jadi skeptis pada pilkada karena menganggap pilkada penuh masalah dan tidak menawarkan prospek perubahan akibat hadirnya calon-calon bermasalah.
“Jadi, pemilih harus diselematakan dari memilih orang bermasalah. Untuk itu, penting bagi KPK segera mengumumkan nama-nama calon yang bermasalah ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Titi menilai kerja sama antara lembaga negara terkait sudah mulai menampakkan hasilnya untuk menghasilkan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Dia berharap kerja sama ini terus ditingkatkan agar memcegah pilkada menghasilkan kepala daerah yang bermasalah.
“Koordinasi dan kerja sama antara KPU, Bawaslu, DKPP, PPATK, KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga terkait lainnya perlu diperkuat dan ditingkatkan agar pilkada dan hasilnya sungguh-sungguh sesuatu yang membawa perubahan,” tegasnya. (Red)
