Telegraf – Pandemi Covid-19 memberikan dampak multi dimensi bagi masyarakat indonesia khususnya tidak hanya di sisi kesehatan namun juga berdampak pada sektor perekonomian bahkan sosial. pemerintah harus terus kerja keras untuk meredakan gejolak berbagai efek dari Covid-19 tersebut. Kesehatan masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam kondisi pandemi saat ini untuk itu pemerintah terus berupaya berperan mengintervensi agar masyarakatnya tetap sehat.
“Apabila terjadi peristiwa global public health seperti pandemi COVID-19 ini, tentu ada permasalahan yang harus diantisipasi oleh sebuah negara hingga ke tatanan individu. Karena permasalahan ini menimbulkan berbagai efek, pertama tentu kita berhadapan dengan masalah kesehatan, kedua perekonomian sudah mulai terdampak, saya lihat keamanan juga sudah mulai terganggu”, hal itu di ungkapkan oleh dr. H. Mohammad Subuh MPPM, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta di suatu kesempatan.
Menurut Web Covid19.go.id masyarakat Indonesia yang terjangkit Covid -19 sebanyak 643508 dan sembuh mencapai 526979 per tanggal 17 Desember 2020. Untuk perawatan pasien COVID-19 diketahui menelan biaya yang cukup besar, rata-rata Rp184 juta per orang karena memerlukan perawatan secara khusus. Karena anggaran pemerintah pandemi COVID-19 harus dikendalikan dengan upaya menyehatkan masyarakat pun harus diprioritaskan.
“Saya kira pemerintah kita sudah all out, dari sektor kesehatan dananya begitu besar, stimulus perekonomian juga dananya besar. Tujuannya satu, ingin menyehatkan individu, karena kalau individu sehat, akan membuat produktivitas meningkat, sehingga pendapatan individu meningkat, dan berdampak pendapatan negara juga ikut meningkat. Jadi dengan melindungi kesehatan kita juga melindungi negara”, ungkap dr. Subuh.
Upaya pemerintah tersebut juga harus di dukung oleh masyarakat tentunya setiap Individu perlu menyadari bahwa kesehatan mereka adalah aset terpenting, dan juga menyadari kesehatan adalah investasi jangka panjang. vaksin telah tiba di Indonesia dan sedang melalui perlu proses terlebih dahulu, terutama mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Negara memiliki kewenang tersendiri dan otorisasi mandiri untuk memberikan izin peredaran suatu obat, tapi tentu mengedepankan azas kehati-hatian mempertimbangkan keamanan, efektivitas, dan kehalalannya”, terang dr. Subuh.
Pada ilmu ekonomi kesehatan, dikenal istilah externality, dan vaksin termasuk dalam externality positif. “Nilai externality pada vaksin ini sangat besar sekali, karena saat kita menerima vaksin, tidak hanya melindungi diri sendiri tapi juga orang lain. Analoginya seperti faktor externality yang ada pada lampu jalan, ketika terpasang pencahayaan di jalan, kejahatan menurun dan kecelakaan jadi terhindarkan, itu contoh externality di luar bidang kesehatan. Dalam bidang Kesehatan faktor externality positif adalah upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan, dan yang salah satunya dalam bidang kesehatan disebut perlindungan spesifik adalah imunisasi”, terang dr. Subuh.
Menunggu vaksin ready untuk terus pemulihan kesehatan dan ekonomi bisa dilakukan dengan menjaga budaya 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak), karena tanpa upaya seperti ini maka pemulihan ekonomi Indonesia sangat sulit tutup Subuh.
Photo Credit: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai masker pada saat acara kenegaraan. ANTARA/Sigid Kurniawan
