Telegraf, Jakarta – Tuntut keadilan sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Tanah Untuk Rakyat bersama Lembaga Kebangunan Jakarta dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi kubur diri di kawasan Taman Kayu Mas Raya, Pulogadung, Jakarta Timur. Aksi kubur diri tersebut dilakukan oleh warga bertujuan untuk menuntut keadilan akan Hak Tanah yang belum mereka dapatkan.
“Kami menuntut agar sengketa tanah antara warga dengan badan pertanahan DKI Jakarta supaya segera diselesaikan, maka kami pun kembali menuntut kasus sengketa tanah yang sudah lama dan tak kunjung selesai ini,” kata salah satu warga pelaku aksi, Jum’at (23/08/19).
Menurut para peserta aksi menjelaskan bahwa saat ini rakyat Indonesia belum memiliki tanah untuk alat reproduksi.
Seperti kita ketahui pada era pemerintahan presiden Soekarno telah mengeluarkan UU No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria untuk upaya cita-cita Indonesia yang berdaulat adil dan makmur, UU tersebut bertumpu pada registrasi, pencatatan dan pemetaan bidang agraria serta redistribusi guna membangun keadilan sosial atas kepemilikan lahan bagi rakyat Indonesia. Namun pada hari ini dinilai bahwa pelaksanakan redistribusi tanah oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta tersebut dianggap telah gagal melaksanakan amanat tersebut.
Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak mendukung amanat Undang Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dengan menerbitkan perangkat hukum Satuan Perangkat Pemda tahun 2018, yang terkesan birokratis dan bertele-tele membuat masyarakat sulit dalam mengurus tahapan pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL).
Adapun dalam aksi tersebut warga menuntut kepada BPN Jakarta Timur agar segera melakukan proses pengukuran tanah milik mereka dan melawan hegemoni mafia tanah di daerah mereka, warga meminta agar secepatnya sengketa tanah tersebut agar segera diselesaikan sesuai aturan perundangan.
Bersama dalam aksi tersebut puluhan warga akan terus mempertahankan hak tanahnya yang sudah lama ia tempati. Pasalnya, warga telah menduduki lahan tersebut sudah puluhan tahun dan turun temurun, oleh karena itu mereka pun menuntut akan adanya proses sertifikasi tanah mereka agar bisa diterbitkan sertifikat kepemilikannya secara legal dan sah atas dasar untuk memperoleh keadilan hak tanah. (Red)
