Telegraf – Calon Wakil Presiden Mahfud MD tampil membanggakan dalam Debat keempat Pilpres 2024 atau debat kedua cawapres 2024 yang digelar, Minggu (21/01/2024) malam, di Jakarta Convention Center (JCC). Hal itu membuat lega Tim Pemenangan Nasional (TPN).
“Publik bisa menyaksikan sendiri, setiap menyampaikan statemen dan argumentasinya, Prof. Mahfud berbasis data, oleh karenanya segala informasi yang disampaikan beliau, valid dan akurat,” kata Wakil Ketua TPN Ammarsjah Purba, Senin (22/01/2024).
Dalam hal ini. Ammar heran bila ada pihak lain yang menunjukkan gimmick meremehkan pembacaan data yang dilakukan Mahfud MD dalam kesempatan debat itu. Menurut dia, data sebaiknya disiapkan dan tercatat, karena memori manusia terbatas dalam mengingat angka-angka.
Catatan digunakan Mahfud MD, salah satunya, saat membahas impor pangan utamanya beras, di era Pemerintahan Jokowi. Mahfud menyebut, janji Jokowi untuk menyetop impor pada debat capres tahun 2014, belum terwujudkan sampai saat ini.
Selama ini pemerintah Presiden Jokowi selalu mengatakan akan mewujudkan swasembada pangan.
Alih-alih mendongkrak produksi pangan, sebaliknya impor beras malah terus mengalir deras. Tahun 2023 impor beras mencapai 3,06 juta ton. Kabar terbaru, Presiden Jokowi menetapkan impor 2024 sebanyak 2 juta ton, secara total impor beras para era Jokowi mencapai sekitar 9,42 juta ton.
“ Prof Mahfud ingin menunjukkan, masifnya impor beras merupakan kegagalan pemerintah membangun sistem ketahanan pangan nasional,” tambah Ammar.
Pemanfaatan data juga dilakukan saat Mahfud berpendapat soal perusakan hutan atau deforestasi. Sampai saat ini tidak ada upaya serius mencegah deforestasi. Jumlah penggundulan hutan mencapai 12 juta hektar selama 10 tahun terakhir.
“Demikian detail data yang disiapkan tim, Prof. Mahfud sampai bisa memberikan metafora, deforestasi itu setara 23 kali Pulau Madura, kampung halaman Prof. Mahfud,” imbuhnya.
Data kembali digunakan saat berargumen soal konflik agraria dan perkembangan penambangan illegal. Di sini Mahfud menekankan bahwa semua ini tanggung jawab pemerintah dan aparatur yang membiarkan mafia-mafia berkuasa.
“Urusan mafia-mafia penguasaan lahan tersebut dikatakan Prof. Mahfud untuk menjawab cawapres lain, yang dengan percaya diri untuk mencabut IUP yang illegal. Dalam pandangan Prof. Mahfud, justru pemerintah saat ini melindungi mafia-mafia tambang, bagaimana mencabut IUP, kalau tambang illegal, IUP hanya untuk tambang legal,” ujar Ammar.
Program strategis nasional seperti hilirisasi tambang, dalam pandangan Cawapres Mahfud, harus didukung birokrasi yang bersih dan aparatur yang taat hukum, mengingat regulasinya sudah ada.
“Apa yang disampaikan Prof. Mahfud, semuanya berbasis data, juga refleksi dari pengalaman beliau sejak menjabat Ketua MK hingga menjadi Menkopolhukam. Wajar saja beliau tidak bersedia menjawab pertanyaan cawapres lain yang kurang bermutu atau recehan, bahwa debat cawapres adalah adu gagasan, bukan saling menjebak,” tandasnya.
