Tiga Parpol Ini Belum Setuju Adanya Amendemen UUD 45, Siapa Saja?

"Sekarang ini masih dalam tahap menjaring aspirasi publik. Karena sampai saat ini pun kita belum menerima adanya usulan daripada yang ingin mengubah UU atau amandemen. Belum ada satupun,"

Tiga Parpol Ini Belum Setuju Adanya Amendemen UUD 45, Siapa Saja?

Telegraf, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebutkan bahwa saat ini ada tiga partai politik yang belum setuju kalau amendemen UUD 1945 hanya sekadar untuk menghadirkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu Partai Golkar, PKS, dan Partai Demokrat.

“Menurut tiga partai tersebut, kalau hanya untuk menghadirkan GBHN, cukup dengan UU. Karena itu kami bersafari kebangsaan untuk menggali lebih dalam lagi, apa yang bisa kami tuntaskan dari pekerjaan rumah MPR periode lalu,” kata Bamsoet di Senayan, Jakarta, Senin (18/11/19).

Ia mengatakan, safari politik tersebut bukan soal meyakinkan atau tidak terhadap partai namun dirinya membuka ruang publik atas aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk memberikan masukan kritis.

Menurutnya, MPR justru mengundang publik dan parpol untuk meyakinkan pihaknya untuk melakukan atau tidak melakukan amendemen.

“Jadi bukan soal yakin meyakinkan, justru kami mengundang publik dan parpol meyakinkan kami untuk melakukan atau tidak melakukan amendemen,” ujarnya.

Bamsoet mengungkap, safari kebangsaan yang dilakukan oleh Pimpinan MPR mengunjungi pimpinan parpol, dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas institusinya dari “PR” MPR RI periode sebelumnya yang merekomendasikan perlunya amendemen terbatas dan GBHN.

Terkait hal ini, Bamsoet mengatakan ada lima wacana yang berkembang terkait amandemen UUD terbatas dan pembahasan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Wacana yang pertama adalah perubahan terbatas amandemen. Kedua penyempurnaan amandemen UUD 1945, dan ketiga perubahan secara menyeluruh. Kemudian keempat kembali ke Undang-undang Dasar (UUD) yang asli, serta yang terakhir, kelima tidak perlu melakukan amandemen UUD 1945.

Menurut dia, saat ini MPR RI masih dalam tahap menjaring aspirasi publik karena hingga saat ini lembaganya belum menerima adanya usulan amendemen UUD 1945.

Baca Juga :   Resmi Mundur Dari Pencalonan Ketum Golkar, Bamsoet Berikan Statemen Ini

“Sekarang ini masih dalam tahap menjaring aspirasi publik. Karena sampai saat ini pun kita belum menerima adanya usulan daripada yang ingin mengubah UU atau amandemen. Belum ada satupun,” ujarnya. (Red)


Photo Credit : Anggota Dewan sedang menyampaikan pendapat saat Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Tanggapi Artikel