Connect with us

Politika

Terus Meroket, Ganjar Puncaki Elektabilitas Capres 2024

Published

on

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo (paling tengah). TELEGRAF/Dok Humas Jateng
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo (ke empat dari kiri). TELEGRAF/Dok Humas Jateng

Telegraf – Lembaga Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden 2024. Hasilnya menunjukkan nama Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meraih puncak elektabilitas tertinggi di Jateng dan Lampung.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan Ganjar unggul telak pada simulasi 10 nama di Jateng. Elektabilitasnya juga meroket hampir menyentuh 70%.

“Pada simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan raihan 68,3%,” kata Yunarto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/10/2022).

Survei tersebut menunjukkan elektabilitas Ganjar berada di atas melampaui nama-nama lainnya seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meraih 7,3% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 6%.

Elektabilitas Ganjar Meroket di Jawa Tengah dan Lampung. Charta Politika

“Ganjar Pranowo menjadi pilihan tertinggi publik sebagai calon presiden. Diikuti urutan berikutnya Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil,” imbuhnya.

Sementara di Provinsi Lampung elektabilitas Ganjar juga meroket di angka 32% di simulasi 10 nama. Sedangkan elektabilitas tokoh-tokoh lain seperti Prabowo beserta Anies kembali harus menyusul di bawahnya dengan 24,9% dan 20,9%

Di Kalimantan Tengah (Kalteng), elektabilitas ketiga nama bersaing ketat di tiga teratas. Ganjar mendapat 22,3%, Prabowo 26,6%dan Anies 21,4%

“Para responden ditanya jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini?” ungkapnya.

Baca Juga :   Yusril Ihza Mahendra: Jembatan Kebijakan yang Menggabungkan Moderasi dan Pengalaman

Untuk diketahui, Survei di Jateng dilakukan pada 20-27 September 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 dengan margin of error 2,83%. Kriteria responden berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih yang di wawancara tatap muka atau face to face interview. Sampel dipilih dengan metode sampling multistage random sampling.

Di sisi lain, untuk Provinsi Lampung, survei dilakukan dengan kriteria yang sama dengan jumlah responden 800 dan margin of error 3,46%. Sementara survei di Kalteng dilakukan pada 28 September – 4 Oktober 2022 dengan 800 responden dan 3,46% margin of error.

Bagikan Artikel
Advertisement
Click to comment

Politika

Yusril Ihza Mahendra: Jembatan Kebijakan yang Menggabungkan Moderasi dan Pengalaman

Published

on

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra saat jumpa pers seusai pertemuan para ketua umum KIM di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni Slipi, Jakarta Barat, pada Kamis malam (14/9)/RMOL
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra saat jumpa pers seusai pertemuan para ketua umum KIM di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni Slipi, Jakarta Barat, pada Kamis malam (14/9)/RMOL

TELEGRAF – Koalisi Indonesia Maju (IM), di bawah pimpinan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, telah mengamankan dukungan mayoritas partai politik peserta Pemilu 2024. Koalisi saat ini terdiri dari Gerindra, PBB, PAN, Golkar, Gelora, dan Demokrat, dengan kemungkinan bergabungnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dengan dukungan ini, kekuatan Prabowo secara elektoral dan infrastruktur hampir mencapai tingkat optimal.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi Prabowo saat ini adalah menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya dalam Pilpres mendatang. Pertanyaannya adalah apakah cawapres akan berasal dari internal koalisi atau dari partai di luar koalisi. Saat ini, ada tiga nama yang sering disebut-sebut: Airlangga Hartarto dari Golkar, Erick Tohir dari PAN, dan Yusril Ihza Mahendra dari PBB. Selain itu, ada juga nama-nama lain yang tengah beredar, termasuk Gibran Rakabuming Raka, Yenny Wahid, dan lainnya.

Mengingat pentingnya dukungan partai politik, strategi terbaik adalah memilih cawapres dari kalangan partai-partai koalisi guna menghindari konflik yang bisa timbul jika memilih dari luar koalisi. Dalam situasi di mana kepemimpinan yang kuat dan kinerja yang efektif dibutuhkan dalam menghadapi tantangan besar dalam lima tahun ke depan, cawapres harus lebih dari sekadar “backup” untuk presiden. Cawapres harus mampu mendongkrak elektabilitas sekaligus membantu presiden menjalankan tugasnya, terutama dalam menghadapi perubahan yang signifikan pasca-amandemen UUD 45.

Dalam konteks ini, Prof. Yusril Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang (PBB) muncul sebagai kandidat potensial yang menarik. Ada beberapa alasan mengapa Yusril bisa menjadi jalan tengah yang tepat. Pertama, Yusril adalah seorang negarawan, intelektual, dan politisi berpengalaman yang pernah menjabat menteri strategis di bawah tiga presiden berbeda. Dia telah menyatakan kesediaannya untuk sepenuhnya mendukung Prabowo jika terpilih sebagai cawapres, menempatkan kesetiaan kepada negara di atas segalanya.

Baca Juga :   Yusril Ihza Mahendra: Jembatan Kebijakan yang Menggabungkan Moderasi dan Pengalaman

Kedua, posisi Yusril di partainya unik. Dia adalah pemimpin Partai Bulan Bintang (PBB) yang memiliki kemampuan dan kapasitas pribadi jauh melampaui partainya. Hal ini mengingatkan pada Sutan Sjahrir, Ketua Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada masanya, yang juga memiliki kapasitas besar meskipun partainya relatif kecil. Kecerdasan dan integritas pribadi Yusril melebihi skala partai yang dipimpinnya.

Ketiga, Yusril mewakili daerah-daerah di luar Jawa, yang penting sebagai simbol persatuan dalam keanekaragaman bangsa Indonesia. Kombinasi antara Prabowo, yang lebih terkait dengan budaya Jawa, dan Yusril, yang memiliki akar di luar Jawa, menciptakan keseimbangan yang menggambarkan keberagaman bangsa.

Keempat, Yusril adalah seorang politisi Islam moderat yang diterima oleh berbagai golongan, termasuk modernis dan tradisionalis. Hubungannya dengan tokoh-tokoh agama seperti Gus Dur dan ulama NU serta kyai di pesantren Langitan memperkuat kredibilitasnya di kalangan umat Islam.

Kelima, pengalaman internasional Yusril dapat menjadi aset berharga bagi Indonesia. Dia telah terlibat dalam perumusan berbagai konvensi PBB sebagai instrumen hukum internasional dan memimpin delegasi Indonesia dalam sidang Dewan HAM PBB di

Bagikan Artikel
Continue Reading

Politika

Ganjar Temui Cak Imin, Ini Yang Mereka Bahas

Published

on

Ganjar Pranowo saat bertemu dengan Cak Imin. FILE/Telegraf

Telegraf – Bakal calon presiden dari PDIP 2024, Ganjar Pranowo bertemu Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin di Jakarta, Jumat (18/8/2023). Keduanya asyik ngobrol berdua di kafe, di kawasan Jakarta Selatan.

Kompak mengenakan kemeja berwarna putih, Ganjar dan Cak Imin tampak minum teh bareng di teras kafe. Keduanya bahkan sempat bersulang sebelum menyeruputnya secara bersamaan.

“Saya itu punya hadiah buat Cak Imin. Cak Imin kan suka burung, saya kasih hadiah burung,” kata Ganjar.

Ganjar kemudian memberikan hadiah itu ke Cak Imin. Sebuah kandang burung yang ditutupi kain hitam diberikan. Ketika Cak Imin membuka kain penutup kandang, ternyata isinya sepasang burung Lovebird.

“Lovebird itu setia, jadi kalau dia mati, pasangannya bisa ikut mati. Dan ini spesial Cak, Lovebird-nya berwarna merah dan hijau,” ucap Ganjar.

Cak Imin tersenyum mendengar ucapan Ganjar itu. Ia pun melihat warna Lovebird yang diberikan Ganjar untuk memastikan warnanya.

“Tapi kepalanya yang merah lho cak, badannya yang hijau,” ucap Ganjar disambut tawa Cak Imin.

Lagi-lagi Cak Imin tersenyum. Ia pun sepakat dengan pernyataan Ganjar.

“Iya dong (kepalanya yang merah). Yang penting ada hijaunya. Suwun ya mas,” ucap Cak Imin.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Politika

Kecam Isu Khofifah Cawapres pada Agenda Rapimda, GMNI Jatim: Tegak Lurus Perintah Pusat

Published

on

Acara Penutupan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur, pada Minggu (25/6) di Makam Bung Karno, Kota Blitar.

Telegraf – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Jawa Timur (Jatim), menyayangkan pemberitaan yang beredar di media nasional, perihal isu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indahr Parawansa, sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo, yang menunggangi Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda), diselenggarakan oleh DPD GMNI Jatim.

Edwin Rilo Pambudi, Ketua GMNI Jatim, dalam keterangannya, mengecam keras oknum yang memproduksi isu Khofifah sebagai Cawapres, saat penutupan Rapimda GMNI Jatim, saat di Makam Bung Karno, Kota Blitar, pada Minggu (25/6).

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa pihaknya mengundang Khofifah Indar Parawansa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jatim. Hal tersebut dikarenakan agenda tersebut diselenggarakan, secara geografis dan administratif, masuk wilayah Provinsi Jatim. “Rapimda ini kan acaranya kawan-kawan Cabang yang berada di Provinsi Jawa Timur. Secara Etika, wajar jika Kami mengundang Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jatim,” terangnya, pada Rabu (28/6).

Oleh karena itu, Bung Rilo, akrab sapaannya, menegaskan bahwa GMNI merupakan organisasi independen, taat dan patuh pada keputusan kongres GMNI tahun 2019, aturan organisasi AD/ART yang tidak terafiliasi dengan partai politik maupun tidak terlibat dalam politik praksis. “GMNI itu tidak boleh ada dukung mendukung Capres atau Cawapres tertentu secara aturan. Isu-isu ini bagi kami merupakan kejahatan politik kepada kawan-kawan GMNI di Jawa Timur,” Tegasnya. Ia menduga bahwa upaya menunggangi GMNI dalam upaya pencalonan Khofifah Indar Parawansa sebagai Cawapres Ganjar Pranowo adalah cara culas.

Baca Juga :   Yusril Ihza Mahendra: Jembatan Kebijakan yang Menggabungkan Moderasi dan Pengalaman

Menurutnya, GMNI tidak hanya cakupuannya DPD pada tingkat Provinsi, melainkan yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tingkat Nasional, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat Kabupaten/Kota, ataupun Dewan Pengurus Komisariat (DPK) setingkat Perguruan Tinggi pada Universitas/Fakultas/Sekolah Tinggi/Akademi/Institut. Secara aturan, DPD GMNI kepanjangan tantang DPP GMNI. “DPD ini tidak berdiri sendiri. Ada DPP, DPC, dan DPK,” terangnya.

Rillo juga menegaskan, bahwa DPD GMNI bekerja berdasarkan prinsip Ideologi Marhaenisme sebagaimana yang tertuang di dalam AD/ART, serta berdasarkan keputusan serta intruksi pimpinan pusat. “Sampai saat ini, belum ada keputusan dan intruksi dari pusat. Pada prinsipnya, kami (DPD GMNI Jatim) selalu tegak lurus kepada Pusat. Kami tegak lurus terhadap semua keputusan dan intruksi Pusat” pungkasnya.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Politika

Putusan MK: Pemilu 2024 Tetap Menggunakan Sistem Terbuka

Sidang ini hanya dihadiri oleh delapan hakim konstitusi, sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams sedang menjalankan tugas di luar negeri. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono

Bagikan Artikel

Published

on

Ilustrasi, Suasan Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK)
Ilustrasi, Suasan Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK)

TELEGRAF – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengumumkan putusan mengenai gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam sidang perkara nomor 114/PUU-XX/2022, majelis hakim MK menolak permohonan para pemohon dan memutuskan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka akan tetap berlaku dalam Pemilu 2024.

“Dengan ini, kami menolak permohonan para pemohon secara keseluruhan,” ujar Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, saat membacakan putusan di gedung MK RI pada Kamis (15/6/2023).

Hakim Konstitusi, Saldi Isra, dalam persidangan tersebut menyatakan bahwa pemohon mengajukan dalil bahwa penggunaan sistem proporsional dengan daftar terbuka dalam pemilihan umum telah menyimpang dari peran partai politik.

“Dalil tersebut mengklaim bahwa sejak Pemilihan Umum 2009 hingga 2019, partai politik telah kehilangan peran sentralnya dalam kehidupan demokrasi,” ujar Saldi Isra.

Namun, menurut Mahkamah, dalil tersebut dianggap berlebihan jika dilihat dari ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang memposisikan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR/DPRD. Mahkamah juga menyebut bahwa partai politik masih memegang peran sentral dengan otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan calon.

Saldi Isra menjelaskan bahwa partai politik memiliki kewenangan sentral dalam memilih calon yang dapat mewakili kepentingan, ideologi, rencana, dan program kerja partai politik yang bersangkutan. Ia juga menanggapi kekhawatiran terhadap kemungkinan adanya politik uang dalam sistem proporsional terbuka dengan menyatakan bahwa praktik tersebut dapat terjadi dalam berbagai sistem pemilihan.

“Praktik politik uang sangat mungkin terjadi di antara elit partai politik dan calon anggota legislatif yang berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan nomor urut calon yang lebih tinggi agar peluang keterpilihannya semakin besar,” ungkap Saldi Isra.

Lebih lanjut, Saldi Isra menekankan bahwa praktik politik uang tidak bisa dijadikan alasan untuk menuduh sistem pemilihan umum tertentu. Ia menegaskan bahwa berbagai dalil yang diajukan oleh pemohon, termasuk distorsi peran partai politik, politik uang, tindak pidana korupsi, dan keterwakilan perempuan, tidak semata-mata disebabkan oleh sistem pemilihan umum yang dipilih.

“Setiap sistem pemilihan umum memiliki kekurangan yang dapat diperbaiki tanpa mengubah sistem itu sendiri,” kata Saldi Isra.

Sidang ini hanya dihadiri oleh delapan hakim konstitusi, sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams sedang menjalankan tugas di luar negeri. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, menyatakan bahwa MK telah menerima permohonan uji materi terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu yang terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka pada 14 November 2022.

Baca Juga :   Yusril Ihza Mahendra: Jembatan Kebijakan yang Menggabungkan Moderasi dan Pengalaman

Enam pemohon dalam perkara tersebut adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.

Sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI juga menyatakan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup, termasuk Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS. Hanya satu fraksi, yaitu PDI Perjuangan, yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Politika

Gemini Club: Mohon Doa dan Dukungan Rakyat Untuk Ganjar Pranowo

Published

on

Gemini Club sedang berdiskusi dan berbincang mengenai relevansi Tri Sakti dalam membangun Indonesia ke depan. Gemini Club mendoakan dan mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. TELEGRAF
Gemini Club sedang berdiskusi dan berbincang mengenai relevansi Tri Sakti dalam membangun Indonesia ke depan. Gemini Club mendoakan dan mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. TELEGRAF

Telegraf – Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jan Prince Permata menyatakan dirinya dan kawan kawannya bersyukur Ganjar Pranowo, yang pada saat mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM), aktif dalam kelompok diskusi dan organisasi yang mempelajari gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran Bung Karno,
yang dapat menjadi modal salah satu pencalonan presiden dalam pemilihan presiden 2024.

“Oleh karena itu kami sebagai alumni GMNI yang berhimpun dalam Gemini Club mendoakan dan mendukung Mas Ganjar Pranowo sukses dalam Pilpres 2024 mendatang,” kata Jan Prince, Selasa (16/05/2023).

Presidium GMNI 2002-2005 ini menyatakan Gemini Club yang anggotanya tersebar di seluruh Kota dan Kabupaten di 38 Propinsi di seluruh Indonesia akan bahu membahu berjuang bersama rakyat untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Pungkasnya.

“Terimakasih kepada rakyat yang selalu antusias menyambut dan memberi dukungan di berbagai daerah yang dikunjungi Mas Ganjar Pranowo. Kami di Gemini Club berharap doa dan dukungan rakyat kepada Mas Ganjar,” kata alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

“Gemini Club akan menjadi rumah perjuangan bersama bagi para marhaenis yang mempunyai tekad dan tujuan yang sama yaitu, memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden republik Indonesia ke delapan, dimana mas GP yang merupakan capres rakyat, adalah bagian dari Gemini Club, maka oleh sebab itu, kita sadar dengan sepenuhnya, bahwa Trisakti harus saatnya direalisasikan secara konkrit untuk menuju tatanan NKRI yang makmur, maju dan bersaing dalam kehidupan global,” tambah Koeshondo W. Widjojo dari Gemini Club.

“Di satu sisi sudah sepantasnya Gemini Club sebagai bagian dari aktivis yang mendasarkan ideologinya pada pemikiran Bung Karno merasa bersyukur atas dicapreskannya GP oleh PDI Perjuangan. Dan menurut saya ungkapan syukur itu diwujudkan dalam mendukung dan bergerak untuk memenangkan GP sebagai Presiden RI 2024-2029,” tambah Gunawan ‘Kawir’ Hartono.

Baca Juga :   Yusril Ihza Mahendra: Jembatan Kebijakan yang Menggabungkan Moderasi dan Pengalaman

“Bagaimana? Dengan terus menerus memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memenangkan hatinya rakyat Indonesia dengan cara-cara yang santun dan cerdas sebagai aktivis. Salam rambut putih,” imbuhnya.

Pilihan strategis dalam mewujudkan kemenangan untuk bung Ganjar Pranowo adalah tugas sejarah barisan marhaenis dan nasionalis, sambung Ganis.

“Satukan langkah, bulatkan tekad, semua buat semua, bisa kita mulai dari Gemini Club sebagai rumah besar perjuangan bersama, guna memenangkan kontestasi politik 2024 yang bersama Bung Ganjar Pranowo, yang secara spesifik menunjukkan keberanian sikap mental dari sisi ideologis dan konstitusi dalam menyikapi isu besar dan sensitif pada tataran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sikap itu selalu dia tunjukkan dengan tegas, terbuka tanpa keragu-raguan, baik selama menjadi Gubernur Jateng hingga terpilih sebagai Calon Presiden,” tegas Ganis Harsanto, lulusan kedokteran hewan UGM itu.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Politika

Prabowo dan Yusril Sepakat Berkolaborasi dalam Pilpres 2024

Published

on

Prabowo dan Yusril Sepakat Berkolaborasi dalam Pilpres 2024
foto Prabowo dan Yusril yang bersahabat dan punya chemistry di acara pacuan kuda di Batusangkar, Sumatera Barat

Telegraf – Dalam diskusi intensif selama dua jam di Batusangkar, Prabowo dan Yusril sepakat untuk menghilangkan perbedaan dan kesalahpahaman antara mereka. Setelah berbincang-bincang, keduanya sepakat untuk bekerja sama dan saling membantu dalam memecahkan serta menangani persoalan besar yang dihadapi bangsa dan negara sekarang dan masa depan.

Acara dua hari di Sumatera Barat itu menjadi menarik karena foto Prabowo dan Yusril yang bersahabat dan punya chemistry di acara pacuan kuda di Batusangkar, Sumatera Barat pagi itu menjadi viral. Bahkan foto keduanya yang berpose bersama selama dua hari juga sempat diambil di lokasi yang disebut sakral, yakni dalam istana Pagaruyung, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Menurut Asri Hadi, Prabowo Subianto memang harus menggandeng tokoh Islam dalam Pemilihan Presiden 2024. Mantan dosen STPDN yang kini menjadi pengamat politik itu mengungkapkan bahwa Prabowo bisa memilih tokoh Islam dari kalangan partai politik maupun non-parpol.

Asri Hadi juga menilai bahwa Yusril Ihza Mahendra yang dikenal sebagai tokoh Islam terlihat akrab dan memiliki chemistry dengan Prabowo Subianto, ketua umum Gerindra. Yusril yang merupakan seorang advokat, akademisi di bidang hukum tata negara, politikus, tokoh Islam pemikir, dan intelektual Indonesia tersebut dinilai ideal untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo.

Menurut Asri Hadi, selain sebagai tokoh Islam yang intelektual, Yusril juga cocok sebagai figur dari tokoh yang mempresentasikan pemimpin dari Sumatera. Sebab, Prabowo sebagai representasi dari Jawa dan Yusril sebagai representasi dari sosok pilihan Sumatera. Asri Hadi menekankan agar calon presiden dan wakil presiden tidak hanya berbasis pada Jawa saja.

Baca Juga :   Yusril Ihza Mahendra: Jembatan Kebijakan yang Menggabungkan Moderasi dan Pengalaman

Yusril sendiri mempunyai jejak rekam dalam pemerintahan dan kemampuan menangani masalah besar yang dihadapi bangsa dan negara. Mulai dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, kerusuhan Ambon dan Poso, serta kemampuannya mengatasi efek dari peristiwa bom Bali pada tahun 2022. Dalam bidang internasional, Yusril juga berpengalaman menyusun berbagai konvensi PBB serta membela posisi Indonesia dalam persoalan hak asasi manusia di berbagai forum internasional.

Maka, sepertinya era baru hubungan Prabowo dan Yusril dalam koalisi antara Gerindra dan PBB sudah dimulai. Dalam rangka menghadapi Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2024, Prabowo dan Yusril sepakat untuk bersatu demi memecahkan dan menangani persoalan besar yang dihadapi bangsa dan negara saat ini serta masa depan.

Bagikan Artikel
Continue Reading
Advertisement
Advertisement

MUSIK

Advertisement
Advertisement

TELEMALE

Advertisement

Lainnya Dari Telegraf

close