Terkait Soal Revisi UU MD3, Ketua DPR Menolak Dilibatkan

"Saya tetap berpegang kepada posisi saya sebagai ketua DPR yang telah menyelesaikan UU MD3,"

Terkait Soal Revisi UU MD3, Ketua DPR Menolak Dilibatkan

Telegraf, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan tidak mau lagi terlibat dalam revisi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Wacana revisi UU MD3 sebelumnya dilemparkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sebagai respons atas keinginan wacana menambah kursi pimpinan MPR periode 2019-2024 dari lima menjadi 10.

“Saya tidak mau terlibat lagi dalam perubahan UU MD3. Itu statement saya,” kata sosok yang akrab disapa Bamsoet itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (21/08/19).

Dia menyatakan tetap berpegang pada aturan yang tertuang dalam UU MD3 saat ini yang mengatur jumlah pimpinan MPR adalah lima orang yang terdiri dari satu orang sebagai ketua dan empat orang menjabat wakil ketua.

“Saya tetap berpegang kepada posisi saya sebagai ketua DPR yang telah menyelesaikan UU MD3,” ujarnya.

Sebelumnya, Fadli Zon berkata wacana penambahan kursi pimpinan MPR periode mendatang bisa dilakukan dengan membuka opsi revisi UU MD3.

“(Revisi UU MD3) itu juga bagian dari saya kira hal yang bisa kita bicarakan bersama. Nanti kita lihat perkembangannya,” ujar Fadli, yang juga menjabat Wakil Ketua DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/08/19).

Meski demikian, Fadli membantah Gerindra telah sepakat dengan wacana penambahan kursi pimpinan MPR itu.

Wacana penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 pertama kali dilontarkan oleh Partai Amanat Nasional.

Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay menganggap semua partai perlu diakomodasi daripada saling berebut pos pimpinan MPR.

“Awal periode ini pimpinan MPR lima orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi delapan orang,” ucap Saleh kepada media, Minggu (11/08/19) lalu.

“Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat,” tutur Saleh. (Red)

Baca Juga  Tuai Kontroversi, Both Side Cover Tempo 'Jokowi Pinokio' Bermasalah?

Photo Credit : Bambang Susatyo menjadi pembicara dalam rilis survei bertema “Kinerja Pemerintahan Jokowi Pasca Reshuffle Jilid-2” di Jakarta, Minggu (14/8). Hasil kesimpulan survei mayoritas warga 74% merasa yakin reshuffle akan membuat kinerja pemerintahan Presiden Jokowi menjadi lebih baik. RM/Dwi Pambodo

Bagikan Artikel



Komentar Anda