Jakarta, Telegraf – Perombakan “kabinet” di lingkungan Pemprov DKI hari ini akhirnya benar-benar terjadi. Namun 99 persen nama-nama yang aman terpilih adalah hasil rekomendasi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono mengakui ia harus berkonsultasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur petahana sebelum mengambil keputusan.
Adapun Soni mengaku sudah memberikan sejumlah data terkait perombakan tersebut. Ahok dan Djarot, kata Sumarsono bahkan telah memberikan coretan terhadap data yang diberikan.
“Tidak hanya dikonsultasikan, seluruh lembaran sudah diberikan kepada Pak Ahok- Djarot semuanya yang minta kami kasihkan. Termasuk coretan Pak Ahok juga ada Pak Djarot juga ada,” ujar setelah melantik 5.038 pejabat di lingkungan Pemprov DKI di silang Monas, Selasa (3/1/2017).
Sehingga penataan organisasi perangkat daerah (OPD) dan perombakan pejabat DKI ini, menurut Soni adalah hasil komprominya dengan Ahok selaku Gubernur Petahana. Pejabat yang yang sekarang dipercaya kembali memegang amanah, promosi hingga yang terkena perampingan atas saran dan masukan Ahok.
Sumarsono menyampaikan, alasan dirinya berkonsultasi dengan Ahok-Djarot karena tak ingin dianggap menjalankan pemerintah sendirian. Sumarsono menyebut dirinya juga berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sumarsono menambahkan, lazim tidaknya perombakan yang dia lakukan bergantung pada kebijakan dan aturan yang berlaku. Karena, lanjut Soni, ia hanya menjalankan amanah konstitusi. Ia tidak merubah secara signifikan.
“Pelaksana tugas adalah melaksanakan perintah sesuai dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri,” ujar Sumarsono.
Hari ini Soni mengukuhkan dan melantik 5.038 pejabat, dengan perincian 94 pejabat eselon II, 398 pejabat eselon III, dan 4.049 pejabat eselon IV. Sementara 952 jabatan dihapus atau 15,87 persen dari posisi yang saat ini ada.
Dengan menghilangkan 952 jabatan, satuan kerja perangkat daerah di Pemprov DKI akan lebih ramping. Soni berharap, dengan perampingan ini, kinerja SKPD akan lebih gesit.
“Dengan khusus efisiensi penghapusan jabatan karena faktor perampingan sesuai dengan kebijakan nasional 952 jabatan, 15,87 persen. Struktur organisasi perangkat daerah lebih ramping dan kami harapkan (kinerja) lebih gesit,” kata Soni.
Pelantikan dan pengukuhan hari ini merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. (Edi Winarto)
Photo credit : Plt. Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono saat melantik pejabat eselon II dan III. | Telegraf/Koeshondo W.W.
