Telegraf, Jakarta – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menanggapi terkait persoalan perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, jika izin FPI tidak berujung pada kepastian maka akan berdampak negatif.
“FPI ini kan bagaimapun punya hak untuk hidup, tetapi punya catatan. Ya kalau enggak diselesaikan akan mengambang terus, ” kata Mardani di Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Kamis (28/11/19).
“Saat ini FPI merupakan ormas yang masih berada di luar jalur pemerintahan. Dengan demikian, jika tak kunjung ada kepastian maka bisa berakibat negatif,” ungkapnya.
“Kalau mengambang terus, lebih buruk. Karena teman-teman FPI berada di luar sistem (pemerintah). Lebih baik ada di dalam sistem (pemerintahan). Karena sekeras apapun kalau di dalam sistem bisa (diajak) diskusi,” imbuhnya.
Dalam hal ini, Mardani mengapresiasi sejumlah Kementerian yang sudah bersedia untuk membahas perizinan FPI.
“Saya, apresiasi pak Mahfud (Menko-Polhukam), pak Tito (Mendagri), sama pak Menag yang mau membahas ini. Saya apresiasi pemerintah, cepet selesaikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mendagri, Tito mengatakan syarat perpanjangan izin FPI terkait visi misi ormas ini masih dikaji oleh Kementerian Agama (Kemenag), terlepas FPI sudah membuat surat mengenai kesetiaan terhadap negara dan Pancasila yang ditandatangani di atas materai.
“Mengenai masalah ormas terkait FPI, ini masih pada kajian di Kemenag. Betul rekan-rekan dari FPI sudah buat surat di atas materai mengenai kesetiaan atau pernyataan terhadap negara dan Pancasila. Tapi problemnya di AD/ART (poin visi dan misi),” kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/11/19). (Red)
Photo Credit : Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. DETIK/Agung Pambudhy
