Telegraf.co.id – Wacana mengenai penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian mendapat tanggapan serius dari kalangan senator.
Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Muhammad Hidayattollah atau akrab disapa Dayat El, menilai posisi Korps Bhayangkara paling ideal tetap berada langsung di bawah instruksi Presiden.
Menurut Dayat, struktur komando saat ini merupakan desain konstitusional yang sudah melalui pertimbangan matang. Ia menekankan bahwa garis komando langsung dari Presiden sangat krusial untuk menjamin stabilitas keamanan nasional serta efektivitas koordinasi lintas sektor.
“Saya memandang posisi Polri di bawah Presiden adalah opsi terbaik. Ini penting untuk menjaga kejelasan rantai komando, menjamin netralitas institusi, serta memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga,” ujar Dayat El dalam keterangannya.
Senator yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan ini menjelaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.
Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang bersifat mendesak dan berskala nasional memerlukan jalur birokrasi yang ringkas, yakni langsung ke kepala negara.
Lebih jauh, Dayat mengingatkan agar diskursus mengenai posisi Polri tidak hanya terjebak pada persoalan struktur organisasi semata.
Menurutnya, hal yang jauh lebih substansial adalah bagaimana mendorong Polri menjadi institusi yang semakin profesional, modern, dan humanis.
“Fokus utamanya adalah kepercayaan rakyat. Selama di bawah Presiden pun, mekanisme check and balances tetap berjalan. Pengawasan bisa diperkuat melalui fungsi legislatif dan partisipasi aktif masyarakat,” tambahnya.
Dayat berharap isu ini dibahas secara objektif dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas manuver politik sesaat. Sebagai wakil daerah, ia berkomitmen untuk terus mengawal penguatan institusi negara demi keutuhan NKRI.
