Telegraf, Jakarta – Perjanjian kerja sama Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) akhirnya resmi diteken Pemerintah Republik Indonesia bersama Konfederasi Swiss.
Adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang mewakili Pemerintah Indonesia. Sedangkan dari Pemerintah Swiss diwakili oleh Kepala Departemen Peradilan dan Kepolisian Federal Swiss Karin Keller Sutter.
“Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerja sama hukum. Khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi atau asset recovery,” ujar Yasonna usai penandatanganan yang berlangsung di Bern, Swiss, Senin (04/02/19).
“Perjanjian MLA ini ditandatangani sejalan dengan program Nawacita dan arahan Presiden dalam berbagai kesempatan. Di antaranya pada peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia pada 2018,” tambahnya.
Menkumham meneruskan, perjanjian MLA ini terdiri atas 39 pasal. Di antaranya mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.
Lebih lanjut, Perjanjian MLA ini juga dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan atau tax fraud.
Pemerintah Indonesia, menurut Menkumham, berupaya memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.
“Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta,” kata Yasonna.
Yasona menambahkan, Perjanjian MLA Indonesia-Swiss ini menjadi sejarah keberhasilan diplomasi yang sangat penting dan merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa.
“Swiss merupakan financial center terbesar di Eropa,” tuturnya.
Perjanjian MLA tersebut, kata Yasona, adalah atas usulan Indonesia yang menganut prinsip retroaktif. Prinsip tersebut, jelasnya, memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.
“Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini,” ucapnya.
Perjanjian MLA Indonesia-Swiss merupakan kerja sama hukum masalah pidana yang ke-10 diteken Indonesia bersama negara lainnya. Sebelumnya, bersama negara ASEAN, Australia, Hong Kong, Tiongkok, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran. Sedangkan bagi Swiss, perjanjian MLA ini yang ke-14 ditandatangani bersama negara non Eropa.
Sebelum Perjanjian MLA antara Indonesia-Swiss resmi diteken, kedua negara telah menggelar pertemuan membahas perjanjian itu sebanyak dua kali. Pertama kali dilakukan di Bali pada 2015. Lalu kedua kalinya pada 2017 di Bern, Swiss, untuk menyelesaikan pembahasan pasal-pasal yang belum disepakati pada perundingan pertama.
Usai ditekennya Perjanjian MLA antara Indonesia-Swiss, Menkumham pun berharap dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera meratifikasi perjanjian MLA ini.
“Supaya dimanfaatkan oleh para penegak hukum di Indonesia dan instansi terkait lainnya,” ujarnya.
Selain itu, Yasona juga mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari Duta Besar Indonesia untuk Swiss Muliaman Hadad dan Penasihat Menkumham Linggawaty Hakim.
Juga khususnya kepada para pejabat dari Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
“Yang telah bersama-sama mewujudkan dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian MLA Indonesia-Swiss ini,” tandasnya. (Red)
Photo Credit : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mewakili Pemerintah Indonesia bersama Kepala Departemen Peradilan dan Kepolisian Federal Swiss Karin Keller Sutter mewakili Pemerintah Swiss, menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA), di Bern, Swiss, Senin (4/2/2019). FILE/DOK/IST. PHOTO
