Telegraf, Jakarta – Seiring dengan keluarnya statement-statement keras dari mantan ketua KPK Antasari Azhar pasca ia mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi, Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah semua tuduhan mantan Ketua KPK tersebut, yang menyebutkan bahwa dirinya mengetahui dan melakukan kriminalisasi terkait kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.
“Saya harus menjelaskan kepada pers dan masyarakat, kerena hari ini tiba-tiba ada serangan atau black campaign yang disampaikan Antasari,” jelas SBY dalam konferensi pers di kediamannya, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (14/2).
SBY mengatakan, bahwa Antasari mengeluarkan statement yang esensinya menuduh, menyerang dan merusak nama baik dirinya dan keluarga. SBY juga yakin bahwa Antasari telah menjadi alat politik untuk menjatuhkan elektablitas anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, yang bertarung dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta.
“Serangan ini diluncurkan satu hari sebelum pemungutan suara Pilkada DKI, sulit untuk tidak mengatakan fitnah ini terkait langsung dengan Pilkada,” tegasnya.
SBY menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan kekuasaan sebagai Presiden saat itu untuk mengintervensi hukum, termasuk dalam kasus yang menimpa Antasari Azhar.
“Saya harus mengatakan, karena hampir tidak ada yg berani mengatakannya. Bahwa demokrasi di negeri ini dalam ancaman serius,” tegasnya.
Pihak Istana Sebut Bahwa Pemberian Grasi Antasari Sudah Sesuai Prosedur Hukum
Namun untuk menanggapi statemen perlawanan dari SBY pihak istana melalui Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi pun tidak tinggal diam, terkait masalah tersebut. Johan menegaskan, bahwa pemberian grasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada mantan Ketua KPKÂ Antasari Azhar sudah melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan kaidah hukum dan aturan perundang-undangan.
“Tidak ada kaitannya dengan urusan politis,” kata Johan Budi menjawab pertanyaan media usai Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/2) sore.
Keputusan Presiden untuk memberi grasi kepada Antasari, jelas Johan Budi, berdasarkan saran atau masukan dari Mahkamah Agung (MA). “Jadi, tidak ada kaitannya sama sekali, pemberian grasi ini dengan apa yang Pak Antasari lakukan secara pribadi,” ujarnya.
Mengenai keterangan pers Antasari Azhar yang mengaku menjadi korban kriminalisasi pemerintah masa lalu, Johan Budi menegaskan bahwa itu adalah urusan pribadi Antasari sendiri.
“Apa yang dibicarakan oleh Pak Antasari, apa yang tidak dibicarakan oleh Pak Antasari terkait dengan perjalanan masa lalunya itu adalah urusan pribadi Pak Antasari sendiri. Jangan dikait-kaitkan dengan Presiden,” tutur Johan.
Johan mengingatkan, bahwa suara yang disampaikan Antasari tidak hanya dilakukan hari ini saja. Sejak dahulu, Antasari sudah menyuarakan bahwa dirinya mengalami perlakuan yang tidak fair.
“Bahasa yang digunakan oleh Pak Antasari adalah kriminalisasi. Itu urusannya Pak Antasari sendiri,” pungkas Johan. (Red)
Photo credit : Reuters
