Telegraf – Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng, termasuk crude palm oil (CPO) dan minyak goreng. Puan berharap kebijakan ini dapat menjadi solusi permasalahan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng selama ini.
“Larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini harus dapat menjawab kelangkaan minyak goreng dan juga menstabilkan harga,” kata Puan, Kamis (28/04/2022).
Kebijakan larangan ekspor itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022, yang sifatnya sementara. Larangan ekspor tersebut mulai berlaku hari ini mencakup minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), RBD Palm Oil, RBD Palm Olein dan Used Cooking Oil.
Larangan sementara ekspor juga berlaku atas pengeluaran dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) untuk tujuan ke luar daerah pabean. Puan menilai aturan ini merupakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Sudah berbulan-bulan masyarakat kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Maka sudah menjadi kewajiban Negara memprioritaskan kebutuhan dalam negeri,” imbuhnya.
Puan pun meminta pengawasan larangan ekspor tersebut dilakukan secara maksimal baik oleh Bea Cukai maupun stakeholder terkait lainnya. Hal ini mengingat kebijakan larangan ekspor CPO akan berdampak terhadap pemasukan dan devisa negara.
“Kebijakan ini juga berpengaruh kepada petani sawit. Jangan sampai pengorbanan ini menjadi sia-sia dengan tidak optimalnya pengawasan. Dan pastikan pihak mana pun yang melanggar kebijakan itu agar ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Puan mengakui diperlukan kebijakan ekstrem untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Dikatakan, sejumlah kebijakan yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah belum bisa mengatasi permasalahan minyak goreng di dalam negeri.
“Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, tidak seharusnya rakyat Indonesia kesulitan mendapatkan minyak goreng. Memang harus ada yang dibenahi dari tata kelola niaga minyak goreng, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya,” bebernya.
Mantan Menko PMK itu memastikan DPR akan terus mengawal persoalan minyak goreng hingga tuntas. Puan juga meminta komitmen dari pelaku industri minyak sawit untuk mematuhi kebijakan larangan CPO dan turunannya.
“AKD (alat kelengkapan dewan) DPR agar memantau kebijakan ini dengan seksama, termasuk dalam pelaksanaan teknis di lapangan,” pungkasnya.
