Telegraf, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah tidak mempersulit dan menjadikan panjang dan lama proses perijinan pembangunan perumahan. Oleh karena itu Presiden mengapresiasi Gubernur, kepada Bupati, kepada Wali Kota, yang telah berhasil memangkas proses dan prosedur perizinan untuk membangun perumahan, hingga menjadi hanya 6,5 jam saja.
Sementara proses mendapatkan perizinan usaha di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekarang ini hanya 3 jam sudah diberikan 8 perizinan.
“Ini juga perlu kita apresiasi hal-hal seperti ini. Saya kira sudah kuno sekali kalau ngurus izin hari itu sudah kuno. Apalagi sampai minggu, sudah kuno lagi, apalagi bulan sangat kuno sekali. Sudah malu-maluin lah kalau izin sampai berbulan-bulan itu. Sudah enggak zamannya. Udah, percaya,” kata Presiden Jokowi saat membuka Pameran Indonesia Properti Expo Tahun 2017, di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (11/8) sore.
Presiden mengaku mengetahuii, Gubernur, Bupati, Wali Kota itu tidak mudah. Oleh sebab itu, Presiden sangat menghargai sekali apa yang sudah dilakukan Gubernur, Bupati, Wali kota dalam mempercepat pembangunan perumahan dengan memberikan izin secepat-cepatnya kepada pengusaha-pengusaha, pengembang-pengembang properti yang ada di provinsi kabupaten dan kota yang ada di daerah-daerah.
“Saya titip Pak Menteri PUPR, mungkin Bu Menteri BUMN, ini Gubernur, Bupati dan Wali kota jangan hanya diberi piala. Tahu toh maksud saya? Berikan dong program apa, yang jalannya rusak di Sulawesi, beri. Yang di Jawa Barat tadi beli, di Sulawesi Utara beri,” ujar Presiden Jokowi menanggapi pemberian kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali kota dalam acara pembukaan Pembukaan Pameran Indonesia Properti Expo Tahun 2017 itu.
Penerima penghargaan tersebut adalah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Jawa Barat. Untuk kabupaten adalah Kabupaten Maros, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Malang. Sedangkan untuk pemerintah kota adalah Kota Jambi, Pontianak, dan Manado.
Kepada Menteri BUMN juga, Presiden Jokowi mengingatkan agar memberikan penghargaan dalam bentuk lain, misalnya airport-airport yang milik Angkasa Pura yang perlu digedein.
“Masa piala saja. Sudah diijawab siap tinggal minta. Sudah. Masa hanya piala-piala. Mungkin juga Pak Gub, Pak Wali Kota, Pak bupati sudah bosan dengan piala-piala. Karena sering ngomong ke saya, Pak enggak konkret Pak, yang jelas dong. Ya udah tadi jelas perintah saya,” tutur Presiden yang disambut tepuk tangan para undangan yang hadir dalam acara tersebut.
Presiden menjelaskan, bahwa Pemerintah sekarang ini sangat concern dalam pembangunan perumahan. Ia memperkirakan 2015 sampai 2019 subsidi dan belanja untuk perumahan kurang lebih Rp74 triliun dari Kementerian PUPR. “Ini sebuah angka yang tidak kecil, meloncat sangat tinggi sekali, yang mustinya pergerakan di properti ini akan kencang mestinya,” ujarnya.
Kemudian yang kedua, ada subsidi juga FLFP (Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan) agar masyarakat yang menginginkan untuk bisa membeli rumah dengan harga yang baik, tidak terbebani oleh bunga. Ini subsidinya kurang lebih 7 persen.
Kemudian juga ada subsidi SSB (subsidi selisih bunga) juga ada. Disubsidi 7 persen dari bunga yang ada, kurang lebih berarti masyarakat juga hanya membayar kurang lebih 4 sampai 5 persen bunganya.
Tampak hadir dalam acara itu antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. (Set)
