Telegraf – Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menekankan untuk tidak mempolitisasi isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Pada kesempatan tersebut, Ganjar menyinggung empat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 2009 terkait kasus dugaan pelanggaran HAM berat.
Ganjar pun bertanya, apakah Prabowo akan menyelesaikan rekomendasi DPR tersebut, salah satunya membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
“Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol (tahanan politik) yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya dan membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi, masalah hak-hakan (isu dugaan pelanggaran HAM) jangan dipolitisasi,” kata Prabowo dalam debat perdana di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Prabowo menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk menegakkan HAM di Indonesia. Apabila keputusan yang diamanatkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, maka dirinya akan melakukan hal rekomendasi tersebut.
Prabowo menilai, pertanyaan yang disampaikan Ganjar cukup tendensius. Prabowo menegaskan, dirinya sudah berkali-kali menjawab isu dugaan pelanggaran HAM. Dia pun menyinggung bahwa isu tersebut kerap dimunculkan kembali setiap Pemilu.
“Masalah ini ditangani justru oleh Wapres Anda. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam jejak digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun, kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu,” kata Prabowo.
