PP 75/2021 Statuta UI Diduga Bermasalah, Mahasiswa Demo Rektor Arif Kuncoro

PP 75/2021 Statuta UI Diduga Bermasalah, Mahasiswa Demo Rektor Arif Kuncoro

"Para penguasa saat ini memang MBUDEG (tidak mau mendengar) walaupun mereka paham bahwa ada masalah yang harus direspon. Di MK, Mendikbud-ristek, Nadiem Makarim, digugat untuk tidak lagi campur tangan dalam menentukan gelar profesor di UI karena UI sudah punya PP 75/21 yang memberikan Rektor kewenangan absolut untuk mengangkat guru besar, Rektor UI menganggap UU No.15/2005 tentang Guru dan Dosen, terutama pasal 50 (4) tidak punya kekuatan hukum lagi"

PP 75/2021 Statuta UI Diduga Bermasalah, Mahasiswa Demo Rektor Arif Kuncoro

Telegraf – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) didukung oleh Aliansi Pendukung #batalkanStatutaUI (Peraturan Pemerintah No. 75/2021 tentang Statuta UI) terdiri dari Guru Besar, dosen, tenaga akademik dan alumni, menggelar aksi ketiganya pada Jumat (12/10/2021) pukul 14.00 s/d 17.00 di Taman Rotunda, Kampus UI Depok.

Aksi bertajuk “BEM UI Jemput Rektor & Ketua MWA untuk Cabut PP75/21 Statuta UI”, Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Reni Suwarso, dalam keterangan resminya, sesalkan sikap Rektor dan Ketua MWA belum bisa menyampaikan pernyataan secara resmi soal kedudukan PP 75/21 tentang Statuta UI.

“Hari ini, Jumat, 12 November 2021, pukul 14.00 – 17.00 WIB di Taman Rotunda, Kampus UI Depok, BEM UI JEMPUT REKTOR & KETUA MWA UNTUK CABUT PP75/21 STATUTA UI. Ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan kepada Rektor & Ketua MWA untuk menjelaskan duduk perkara PP 75/21 Statuta UI, Sebelumnya, dua kali aksi massa sudah dilakukan, sejumlah surat sudah dilayangkan,puluhan kali telepon, SMS, WA dan chat sudah dikirimkan, Rektor dan Ketua MWA tidak kunjung berani menemui mahasiswa dan stakeholder terbesar, penyumbang 60% pemasukan UI, yang berjumlah sekitar Rp3 Trilyun per-tahun,” tulis Reni Suwarso dalam keterangan resminya kepada Telegraf.

Pasalnya, gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Rektor UI kepada Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Mendikbudristek Dikti), dikhawatirkan berdampak kepada pimpinan perguruan tinggi lainnya yang mempunyai otoritas dalam mengangkat gelar profesor, tanpa melibatkan peran Mendikbudristek Dikti.

“Para penguasa saat ini memang MBUDEG (tidak mau mendengar) walaupun mereka paham bahwa ada masalah yang harus direspon. Di MK, Mendikbud-ristek, Nadiem Makarim, digugat untuk tidak lagi campur tangan dalam menentukan gelar profesor di UI karena UI sudah punya PP 75/21 yang memberikan Rektor kewenangan absolut untuk mengangkat guru besar, Rektor UI menganggap UU No.15/2005 tentang Guru dan Dosen, terutama pasal 50 (4) tidak punya kekuatan hukum lagi. Bila MK mengabulkan gugatan rektor UI, maka seluruh rektor PTN/PTS se-Indonesia akan memiliki kewenangan absolut untuk mengangkat guru besar,” tuturnya.

Salah satu contohnya adalah Sri Mardiyanti, dosen Fakultas MIPA UI, cukup diangkat menjadi guru besar berdasarkan keputusan dari Rektor. Sebelumnya, permohonan gelar tersebut ditolak oleh Direktur Jendral Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti) pada tahun 2019.

“Sri Mardiyanti, dosen Matematika FMIPA UI, yang telah ditolak permohonan guru besarnya oleh Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Dikti pada 2019, dan ditolak oleh PTUN Jakarta No.5/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 18 Juni 2020, dapat menjadi guru besar cukup dengan pengangkatan dari Rektor UI. Dalam kasus ini Rektor UI dan Sri Mardiyanti memberi kuasa hukum kepada Maqdir Ismail & Partners,” tambahnya.

Dilain itu, Ia menduga bahwa Pemecatan Rosari Saleh sebagai Wakil Rektor (Warek) Bidang Akademik dan Kemahasiswaan oleh Rektor UI, Arif Kuncoro telah menabrak prosedur dan ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

“Rektor UI memang semena-mena. Untuk memuluskan proses terbitnya PP 75/21, Prof. Dr. Rosari Saleh, Warek Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Periode 2019-2024, dipecat tanpa alasan, tanpa mengikuti prosedur dan melanggar berbagai Peraturan Perundangan. Kemudian Rektor menunjuk Abdul Haris untuk menggantikan Prof. Dr. Rosari Saleh, Keputusan PTUN dan PTUN yang menolak perkara yang diajukan Prof. Dr. Rosari Saleh hanya terkait masalah batas waktu penyerahan berkas, sedangkan pokok perkaranya mengenai pemecatan Prof. Dr. Rosari Saleh belum diperiksa sama sekali. Jelas ada ada kesalahan dalam menerapkan hukum. Dalam kasus ini Rektor UI dan Abdul Haris memberi kuasa hukum kepada Maqdir Islmail & Partners. Sedangkan, Prof. Dr. Rosari Saleh memberi kuasa kepada Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan.” kritiknya.

Namun demikian, dugaan yang dilakukan oleh Ketua MWA dengan dalih membantu UI, hanya memanfaatkan potensi SDM Mahasiswa UI pasca lulus bisa bekerja, sehingga perusahaannya dapat untung.

“Kelakuan Ketua MWA sama saja. Alih-alih membantu UI memperkuat koneksi dengan bisnis untuk mempermudah mahasiswa magang dan mendapat kerja setelah lulus, malah justru perusahaan tempat dia bekerja yang mendapat untung. Sebagian besar dosen dan tenaga pendidik UI menjadi peserta asuransi perusahaan tersebut dengan premi dibayar oleh UI, Tidak beretika,” tutupnya.


Photo Credit: Danau Kenanga UI seluas luas 28.000 meter persegi dibangun pada tahun 1992, berdekatan dengan gedung Balairung. I Made Darmawan/Google Maps

 

close