Poros Tengah Koalisi Partai Islam, Pragmatis Syarat Kepentingan

"Perbedaan kepentingan politik praktis yang berorientasi kekuasaan juga lebih dominan dibanding kepentingan penyatuan ideologi politik islam ke dalam satu koalisi,"

Poros Tengah Koalisi Partai Islam, Pragmatis Syarat Kepentingan

Telegraf – Dorongan pembentukan poros partai Islam kian mengemuka setelah Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menangkap adanya sinyal koalisi di balik pertemuan antara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemarin.

Yusril menganggap hal tersebut sebagai momentum bagi partai Islam pada saat ini, untuk bersatu membentuk poros tengah jelang konstelasi politik 2024 mendatang.

Koalisi Poros Partai Islam bukan sebuah hal yang baru di Indonesia. Pasca reformasi usai melengserkan kekuasaan Orde Baru (Orba), pada Pemilu pertamanya, koalisi partai Islam muncul dan berhasil mendominasi Pemilu dengan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang saat itu diusung oleh koalisi tersebut.

Namun pada kenyataannya tidak ada hal lain yang bisa merusak poros Islam selain di internal koalisi sendiri. Urusan suara bisa tergerus oleh partai-partai nasional, itu urusan kedua. Sebab ketika poros Islam ini kuat, bukan tidak mungkin pendukung justru akan berdatangan. Apalagi Islam di Indonesia memang sebagai agama mayoritas.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai wacana koalisi poros partai Islam hanya isu basi yang kerap muncul dadakan saat menjelang Pemilu dan Pilpres saja.

Upaya koalisi partai Islam kerap kandas bahkan sebelum dimulai. Partai-partai Islam kerap berseberangan ketika perhelatan pemilu telah dimulai.

“Hingga saat ini, upaya untuk menyatukan partai-partai Islam masih sebatas imajinasi,” kata Karyono, Sabtu (17/04/2021).

Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat penyatuan partai islam sulit terealisasi. Salah satunya berkaitan dengan mahzab setiap partai yang cenderung berbeda.

“Perbedaan kepentingan politik praktis yang berorientasi kekuasaan juga lebih dominan dibanding kepentingan penyatuan ideologi politik islam ke dalam satu koalisi,” terangnya.

Di sisi lain, partai Islam yang cenderung puritan enggan merespon serius wacana penyatuan partai-partai Islam dalam satu koalisi.

“Lantaran sesama partai Islam masih muncul kecurigaan wacana tersebut hanya untuk kepentingan pragmatis, kepentingan jangka pendek sekadar untuk tawar menawar posisi (bargaining position),” imbuhnya.

Menurutnya, selain faktor internal koalisi yang memberi pengaruh banyak dalam penyatuan partai islam, partai dengan haluan ideologi nasionalis juga patut diwaspadai, apalagi jika dilihat dari sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, belum pernah ada partai islam yang tampil sebagai pemenang pemilu secara nasional.

“Terlepas dari persoalan tersebut, kekuatan partai Islam masih jauh dibanding dengan partai-partai yang berhaluan nasionalis,” pungkasnya.


Photo Credit: Tampak Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais, dalam sebuah kampanye bersama antar PAN dan PKS. FILE/FIN/Iwan Tri wahyudi

 

A. Chandra S.

close