Perubahan Iklim, APBN Jadi Instrumen Yang Sangat Penting

Date:


Telegraf – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih menjadi instrumen yang luar biasa penting bagi pendanaan program mengatasi perubahan iklim di Indonesia.

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berupa penerbitan surat utang negara atau sukuk yang berbasis pada program pengentasan atau pengurangan perubahan rumah kaca atau dikenal sebagai green bonds.

“Penerbitan green bonds kita yang bertipe syariah yaitu sukuk telah menjadi salah satu milestone yang penting tidak hanya di Indonesia tetapi juga global,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu (30/03/2021).

Selain pendanaan melalui APBN, Indonesia juga memiliki kebijakan lain dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Kebijakan itu antara lain pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan SDG Indonesia One yang bertujuan mempertemukan berbagai kegiatan maupun perubahan iklim dengan sumber dananya baik dari APBN, mitra pembangunan, badan usaha, filantropis, individu dan lembaga multilateral.

Kemudian dalam bidang perpajakan, pemerintah memberikan kebijakan tax holiday guna mendukung investasi baru untuk pengembangan dan membangun energi terbarukan serta perbedaan tarif PPNBM kendaraan berdasarkan emisi CO2.

Untuk daerah, perhatian pemerintah terhadap dampak perubahan iklim diberikan melalui transfer ke daerah. Dana Alokasi Khusus non fisik memberikan bantuan penyediaan biaya layanan pengelolaan sampah, sedangkan transfer lain seperti Dana Insentif Daerah (DID) ditujukan untuk mendukung pemerintah daerah mengelola serta menangani sampahnya agar makin berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Baca Juga :   Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Jokowi: Stop Beli Produk Impor

“Kita akan terus memperbaiki formulasi dan kebijakan transfer ke daerah sehingga akan makin memberikan dukungan kepada pemerintah daerah yang memiliki komitmen dan ownership untuk mengatasi tantangan perubahan iklim ini,” jelasnya.

Ia berharap, komitmen pendanaan dampak perubahan iklim juga ada dalam APBD, meski dari pemerintah pusat melalui APBN telah mendukung melalui mekanisme dan instrumen transfer ke daerah.

Selanjutnya di tahun 2021, akan dilakukan uji coba kepada 11 daerah untuk program regional Climate Budget Tagging (CBT). CBT merupakan transparansi untuk melihat konsistensi dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran aktivitas di bidang perubahan iklim.

“Dengan daerah juga melakukan akuntabilitas dan transparansi dari keuangan daerah untuk mendanai climate change, maka Indonesia akan menjadi negara yang betul-betul mampu menjalankan komitmennya untuk mengatasi dan menjalankan program-program dalam rangka mengatasi dampak climate change atau untuk menghindarkan terjadinya bencana climate change di dunia,” ungkapnya.


Photo Credit: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan presentasi tentang anggaran pendapatan belanja negara (APBN). ANTARA/Muhammad Adimaja

 

Ishwari Kyandra

Artikel Lainnya

Lainnya Dari Telegraf
Telegraf

Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Jokowi: Stop Beli Produk Impor

Telegraf - Hingga saat ini, dunia masih menghadapi situasi...

Jokowi Apresiasi Masa Mudik Lebaran 2022

Telegraf - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasinya kepada...

Tingkatkan Kemampuan Digital, Kominfo dan DPR RI Gelar Webinar

Telegraf - Kementerian Komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) bersama Dewan...

Via Medsos, Alumni GMNI Akan Perkuat Narasi Kebangsaan

Telegraf - Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) diminta...