Telegraf — Fenomena beredarnya kembali potongan pernyataan lama Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menuai perhatian. Kali ini, sorotan datang dari Idris Daulat dari Densus Digital yang menyebut praktik tersebut sebagai bentuk “politik daur ulang” di era algoritma, Jakarta (25/2/26).
Menurut Idris, di ruang digital saat ini, waktu bisa dimanipulasi. Pernyataan yang disampaikan berbulan-bulan lalu dapat muncul kembali di linimasa publik dengan kemasan baru—judul baru, visual baru, serta narasi yang disesuaikan dengan situasi terkini.
“Pernyataan lama bisa tampil seolah-olah respons terhadap isu yang sedang panas hari ini. Padahal itu bukan pernyataan baru,” ujar Idris dalam keterangannya.
Belakangan, potongan pernyataan Sultan Baktiar Najamudin kembali beredar luas di media sosial. Narasi yang diangkat terdengar provokatif, yakni seolah-olah rakyat diminta menyumbangkan uang untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Konten tersebut disandingkan dengan gambar nampan makanan dan memicu beragam reaksi publik, dari sindiran hingga kemarahan.
Namun, Idris menegaskan bahwa konten tersebut merupakan pernyataan lama yang diangkat ulang tanpa mencantumkan konteks waktu maupun latar diskusi aslinya.
“Tanpa tanggal, tanpa penjelasan, tanpa konteks bahwa itu bagian dari wacana kebijakan di masa lalu. Ketika waktu dihapus dari narasi, maknanya ikut berubah,” katanya.
Algoritma dan Emosi
Idris menjelaskan bahwa algoritma media sosial tidak bekerja berdasarkan kronologi, melainkan interaksi dan emosi. Konten yang memicu kemarahan cenderung memiliki tingkat klik (click-through rate) lebih tinggi, waktu tonton lebih lama, serta kolom komentar yang lebih ramai.
“Dalam logika platform, kemarahan adalah performa,” ujarnya.
Ia menyebut praktik ini sebagai out-of-date content—bukan kebohongan sepenuhnya, melainkan informasi yang dipindahkan dari konteks waktunya. Secara teknis, isi pernyataan tersebut memang pernah diucapkan.
Gambar yang digunakan pun nyata. Namun, ketika disajikan tanpa penanda waktu, publik menangkapnya sebagai pernyataan baru yang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.
Akibatnya, perdebatan publik bukan lagi mengenai substansi kebijakan, melainkan persepsi bahwa gagasan tersebut baru saja dilontarkan.
Arsip sebagai Amunisi Politik
Fenomena ini, kata Idris, menunjukkan bahwa dalam ekosistem digital Indonesia yang masih beroperasi dalam logika Web 2.0, arsip bukan sekadar catatan masa lalu. Ia bisa menjadi amunisi politik yang dipoles ulang sesuai momentum.
“Yang viral bukan selalu kebohongan. Sering kali yang hilang justru konteks,” ujarnya.
Terkait pertanyaan mengenai siapa pihak yang memainkan isu tersebut dan apa motifnya, Idris menilai hal itu memerlukan penelusuran digital lebih lanjut.
Namun secara umum, ia menyebut motifnya bisa beragam—mulai dari kepentingan politik, pembentukan opini publik, hingga sekadar mengejar trafik dan monetisasi konten.
“Yang jelas, publik perlu lebih kritis. Cek tanggal, cek sumber, dan pahami konteks sebelum bereaksi,” kata Idris.
Fenomena ini kembali mengingatkan bahwa di era algoritma, bukan hanya informasi yang bergerak cepat—tetapi juga emosi.
