Telegraf – Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menilai tidak ada hal yang mendesak bagi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri juga memandang Perppu untuk menunda Pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.
“Kalau Perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu, kan, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen,” kata Hasto di Semarang, (09/03/2022).
Hasto juga mengingatkan pesan Jokowi bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19. Bahkan, kata Hasto Jokowi sedang mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.
“Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini, dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G-20. Bagi PDIP tidak ada alasan untuk menunda pemilu, hal itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi,” terangnya.
“Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat,” imbuhnya.
Hasto juga menyatakan periodisasi presiden per lima tahun dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional di Indonesia. Para kandidat berproses dari bawah ke atas.
“Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” pungkasnya.
Photo Credit: Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan pada saat memberikan keterangan pers. ANTARA /Muhammad Adimaja
