Telegraf – Pertemuan antara Nadiem Makarim dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menyisakan banyak teka-teki di tengah masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif IPI (Indonesia Publik Institut), Karyono Wibowo.
Karyono mengungkapkan bahwa pertemuan yang berlangsung kurang lebih sekitar dua jam di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri di Jalan Teuku Umar, Menteng Jakarta Pusat tersebut telah terungkap.
Dimana dalam pertemuan tersebut membahas terkait hilangnya kurikulum Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
“Itu yang terungkap di publik. Lantas apa yang belum terungkap? Inilah yang masih membuat publik penasaran.” kata Karyono pada Telegraf, Minggu (25/04/2021).
Hadir juga dalam pertemuan tersebut, antara lain Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.
Terkait Persoalan Fundamental
Karyono menyebut pertemuan tersebut membahas persoalan fundamental yang selama ini menjadi perhatian serius PDIP, yaitu menempatkan Pancasila sebagai bagian terpenting dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Dalam pertemuan itu, lanjut Karyono, kemungkinan Nadiem memberikan klarifikasi tentang tidak dimasukkannya Pancasila dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan hilangnya frase Indonesia pada pelajaran bahasa.
“Saya menduga, pembahasannya memang seputar persoalan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Dimana mata pelajaran Pancasila absen dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sejak UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas,” jelasnya.
Menurutnya, tujuan dari dua pertemuan itu memang untuk mengklarifikasi sejumlah isu kontroversial yang mengemuka belakangan, yaitu terkait isu hilangnya frase agama, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia di PP 57 Tahun 2021 dan hilangnya nama KH.Hasyim Ashari dari kamus sejarah.
Namun, tidak menutup kemungkinan, pertemuan Nadiem dengan dua organisasi besar, yaitu NU dan PDIP bisa menjadi isyarat dukungan untuk Nadiem.
Karyono menilai pertemuan tersebut tidak mensinyalkan PDIP mendukung Nadiem menempati posisi Kemendikbudristek. Menurutnya, PDIP pasti mengajukan syarat jika ingin mendukung Nadiem.
“Syarat yang utama adalah Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional. Jika kontrak politik itu disepakati, maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDIP,” ujar Karyono.
Meski demikian, keputusan terakhir soal nasib Nadiem di kabinet menurut Karyono kembali pada Presiden Joko Widodo yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri. Hak prerogatif presiden sebagaimana ketentuan dalam konstitusi wajib dijunjung.
“Karenanya pertemuan Nadiem dengan Mega tidak menjamin posisi Nadiem aman dari reshuffle. Tapi bisa juga, pertemuan tersebut menjadi isyarat posisi Nadiem Makarim aman,” terang Karyono.
Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan maka PDIP pasti enggan mendukung Nadiem.
“PDIP tentu tidak mau ‘cek kosong’ dalam mendukung mantan bos Gojek itu. Jadi, Pancasila lah yang menjadi taruhan apakah PDIP mendukung Nadiem atau tidak,” imbuhnya.
Apalagi, jika melihat perkembangan terakhir yakni serangkaian pertemuan Nadiem dengan pihak PDIP serta pertemuan Nadiem dengan PB NU.
Tujuan dari dua pertemuan itu memang di satu sisi untuk mengklarifikasi sejumlah isu kontroversial yang mengemuka belakangan, yaitu terkait isu hilangnya frase agama, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia di PP 57 Tahun 2021 dan hilangnya nama KH.Hasyim Ashari dari kamus sejarah.
“Tapi di sisi lain, pertemuan dengan dua organisasi besar seperti NU yang relijius nasionalis, dan PDIP yang nasionalis relijius ini bisa menjadi isyarat dukungan untuk Nadiem dengan syarat: Nadiem harus memperbaiki kesalahan dan meminta maaf, Nadiem harus berani pasang badan dan tegak lurus menegakkan Pancasila, menegakkan islam ‘rahmatan lilalamin’ dan berani membersihkan anasir-anasir pengusung ideologi khilafah, kaum intoleran yang masih bercokol di instansi pendidikan,” pungkasnya.
