Telegraf – Militer telah menahan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penggerebekan dini hari. Kini negara tersebut kembali dalam cengkeraman militer kali ini di bawah pimpinan jenderal senior Min Aung Hlaing.
Kudeta yang dilakukan oleh militer terjadi setelah beberapa hari ada ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer setelah pemilihan umum yang menurut pihak militer dipenuhi oleh kecurangan.
Panglima Militer Myanmar jenderal senior Min Aung Hlaing pada Rabu (27/01/2021) mengatakan kepada personel militer bahwa konstitusi negara itu harus dicabut jika tidak dipatuhi mengutip contoh sebelumnya ketika piagam telah dihapuskan di Myanmar.
Komisi Pemilu Myanmar pada Kamis (28/01/2021) menolak tuduhan kecurangan suara oleh militer dengan mengatakan tidak ada kesalahan yang cukup besar untuk mempengaruhi kredibilitas pemungutan suara.
tuduhan militer yang berulang kali atas ketidakberesan dalam pemilu di mana NLD memenangkan 83% kursi dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan konfrontasi paling langsung antara pemerintah sipil dengan militer yang telah mempertahankan perjanjian pembagian kekuasaan yang dipandang kurang ideal.
Adalah jenderal senior Min Aung Hlaing lahir pada 3 Juli 1956 dan telah bertugas di militer sejak tahun 1974. Ia diangkat menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar pada tahun 2011. Di bawah kepemimpinannya militer Myanmar menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Min Aung Hlaing dikenal karena memimpin serangan terhadap tentara aliansi demokratik kebangsaan Myanmar di Kokang pada 2009.
Ia juga anggota Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) yang diketuai oleh Presiden Myanmar. Ia sebelumnya adalah Kepala Staf Gabungan Kementerian Pertahanan Myanmar dipromosikan menjadi Jenderal bintang empat pada awal 2011 dan Jenderal bintang lima pada Maret 2013.
Pada November 2011 Min Aung Hlaing melakukan pertemuan dengan pejabat militer China dan terlibat dalam menciptakan perjanjian bilateral tentang kerja sama pertahanan dengan China. Ia juga mengadakan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping mengenai kerjasama sehubungan dengan konflik Kachin.
Pada 5 November 2020 Tatmadaw atau angkatan bersenjata Myanmar menyatakan pangkat jenderal senior Min Aung Hlaing adalah setara dengan Wakil Presiden Myanmar.
