OJK Sebut Krisis Moneter 1998 Tidak Akan Terulang

"Tahun 1997/1998 telat kita, tunggu dulu nasabahnya bangkrut, bahkan dulu ada kebijakan kenapa suku bunga ditarik jadi tinggi. Yang tadinya nasabahnya sakitnya flu menjadi betul-betul kolaps dan jadi default. Nasabahnya default yah banknya default,"

OJK Sebut Krisis Moneter 1998 Tidak Akan Terulang


Telegraf – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kondisi industri sektor keuangan Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan krisis moneter 1997/1998 lalu, meskipun di tengah pandemi Covid-19. Jika ada yang mengajak untuk melakukan penarikan dana di perbankan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan hal itu hoax. Bahkan, OJK tidak akan segan-segan melaporkan pembuat hoax ini kepada pihak Bareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk diusut.

Wimboh mengakui, pada krisis 1997/1998 langkah pemerintah kurang tepat atau terlambat sehingga meluluhlantakkan perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya sektor keuangan. Namun, hoax yang saat ini banyak beredar di media sosial bertentangan dengan fakta yang ada.

Hal itu karena sebelum terjadi pembatasan sosial skala besar (PSBB), pihaknya sudah melakukan langkah preventif, dimulai dari penanganan pasar modal lewat sejumlah kebijakan seperti trading halt hingga buyback saham agar pelaku pasar optimistis terhadap bursa saham yang merupakan indikator dari perekonomian Indonesia.

OJK juga mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit lewat POJK 11 agar nasabah tidak mengalami kebangkrutan. Berbeda halnya ketika krisis 1997-1998, perbankan menarik suku bunga tinggi sehingga membuat nasabah yang kesulitan, kondisinya semakin memburuk.

“Tahun 1997/1998 telat kita, tunggu dulu nasabahnya bangkrut, bahkan dulu ada kebijakan kenapa suku bunga ditarik jadi tinggi. Yang tadinya nasabahnya sakitnya flu menjadi betul-betul kolaps dan jadi default. Nasabahnya default yah banknya default,” kata Wimboh dalam konferensi pers Perkembangan Kebijakan dan Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan, Kamis (27/08/20).

Bahkan, saat ini rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) juga dinilai masih di batas wajar yakni sebesar 3,22% pada Juli 2020 atau di bawah batas threshold yang sebesar 5%. NPL netto pun membaik dari 1,13% jadi 1,12%. Jadi, masyarakat diminta jangan terlalu panik di tengah pandemi ini.

Likuiditas bank, sambung Wimboh juga masih terjaga dengan baik yang terus meningkat di level 128%. Bahkan perbankan ini diistilahkannya likuiditasnya banjir jadi tidak ada kendala, dan likuiditas yang ada saat ini masih mampu dukung permintaan kredit. Suku bunga simpanan maupun kredit terus mengalami penurunan. Kondisi yang terjadi pada 1997-1988 pun berbeda dengan pandemi saat ini yang merupakan krisis kesehatan.

“Kalau tadi sampai ada sebarkan hoax karena pikiran terilhami (krisis) 1997-1998, totally salah. Saya barusan video call dengan IMF di Washington DC saya jelaskan arsitek desain penanganan Covid-19, dan mereka sangat apresiasi dan surprised ternyata kita bisa melakukan baik dan hasilnya sektor finansial terjaga. Kalau bank turun pastilah tapi tidak terlalu dalam 20%-50% ini tidak ada masalah, masih wajar,” ungkap dia.

Baca Juga :   Kuartal II 2021 BTN Bukukan Laba Sebesar Rp920 miliar

Selain itu, data OJK mencatat, penyaluran kredit mulai meningkat seiring dengan adanya kelonggaran PSBB di mana per Juli 2020 naik menjadi 1,53% dibandingkan dengan Juni 2020 yakni 1,34%. Adapun, pada akhir tahun ini OJK memperkirakan kredit bisa tumbuh 4%. “Intermediasi industri jasa keuangan ada pergerakan di mana kelonggaran PSBB dorong kredit perbankan meningkat 1,53% di mana sebelumnya 1,34%. Ini trennya sudah meningkat Juli, Agustus juga meningkat, September berpotensi meningkat dan lebih baik di akhir tahun ini,” katanya.

Adapun dana pihak ketiga (DPK) pada Juli meningkat 8,3%, padahal di Juni posisi DPK hanya tumbuh 7,95%. “Ada perbaikan dan DPK trennya konsisten cukup tinggi di mana Maret 2020 naik 9,54%, April 8,87%, Mei 8,87%, dan Juni 7,95%,” sebutnya.


Photo Credit: Ketua OJK Wimboh Santoso di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. FILE/Dok/Angga Yuniar

 

Didik Fitrianto

close