OJK Kerjasama ASIC Kembangkan Fintech

“Saya berharap kerjasama lebih lanjut ini dapat meningkatkan inovasi di industri jasa keuangan di Indonesia dan mempererat hubungan yang dapat digunakan untuk pengembangan sektor jasa keuangan di kedua negara”

OJK Kerjasama ASIC Kembangkan Fintech


Telegraf, Melbourne – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perluas kerjasama internasional menyepakati kerjasama dengan Australian Securities and Investments Commision (ASIC) mengenai pertukaran informasi di bidang inovasi layanan sektor jasa keuangan termasuk perkembangan financial technology.

Penandatanganan kesepakatan kerjasama tersebut dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dan Komisioner ASIC John Price di Kantor ASIC Melbourne, Australia, Jumat, 21/4/17.

Menurut Muliaman, perkembangan industri fintech tumbuh sangat cepat di dunia termasuk di Indonesia. Hingga tahun ini, ada sekitar 165 perusahaan fintech start-ups yang beroperasi di Indonesia, sehingga Indonesia perlu banyak belajar dari negara lain seperti Australia.

Kerjasama yang meliputi pertukaran informasi mengenai pengembangan teknologi, pengembangan regulasi dan kerjasama fintech inovation diharapkan dapat meningkatkan inovasi di industri keuangan indonesia dan mempererat hubungan kedua negara,“Saya berharap kerjasama lebih lanjut ini dapat meningkatkan inovasi di industri jasa keuangan di Indonesia dan mempererat hubungan yang dapat digunakan untuk pengembangan sektor jasa keuangan di kedua negara,” ucapnya.

Selain kerjasama tersebut Ketua Dewan Komisioner OJK melakukan pertemuan dengan pejabat Pemerintah Negara Bagian Victoria untuk membahas tindaklanjut nota kesepahaman antara OJK dengan Pemerintahan Negara Bagian Victoria yang telah dilakukan pada 16 Maret 2016, salah satu pembicaraan kerjasamanya adalah mengenai implementasi pendirian kantor bank milik Indonesia di Melbourne. Satu bank yang tertarik untuk membuka kantor di sana adalah BNI.

Kesepakatan Kerjasama dengan ASIC ini merupakan amanat dari UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), yang mengamanatkan OJK untuk melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain, serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya, antara lain pada kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan, dan pertukaran informasi di bidang pengaturan serta pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dengan menekankan prinsip resiprokal dan berimbang. (Red)

Credit Foto : OJK


Atti Kurnia

close