Telegraf, Medan – Untuk terus meningkatkan inklusi keuangan sesuai program Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong masyarakat agar memiliki sikap keuangan untuk menentukan tujuan keuangan dan melakukan perencanaan keuangan, selain sikap yang harus di perhatikan adalah pengetahuan, ketrampilan dan keyakinan.
“Literasi keuangan yang sebelumnya hanya terdiri dari aspek pengetahuan, keterampilan dan keyakinan saja, kini ditambah dengan aspek sikap dan perilaku keuangan. Pengetahuan atau financial knowledges, keterampilan atau financial skill dan keyakinan atau financial confidence terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan harus dapat membawa masyarakat mempunyai sikap keuangan atau financial attitudes,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono.
Kusumaningtuti menyampaikan hal itu dalam acara sosialisasi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) mengenai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, di Medan Selasa, (11/4/17).
Dalam POJK Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan itu disebutkan bahwa upaya menaikkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat harus dilakukan dengan mewujudkan sikap keuangan (financial attitudes), sementara perilaku keuangan (financial behaviour) diwujudkan dalam pengambilan keputusan terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
Dari survei nasional literasi keuangan yang dilakukan OJK pada tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 67,82% (inklusi keuangan) masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan, namun hanya 29,66% (literasi keuangan) penduduk yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan, sikap dan perilaku yang memadai dalam menggunakan produk dan layanan keuangan.
Sementara tingkat literasi Provinsi Sumatera Utara sebesar 32,36% dengan tingkat inklusi sebesar 75,27% untuk itu OJk mengadakan sosialisasi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) mengenai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016. (Red)
