Telegraf, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menggodok dan menyiapkann aturan dalam rangka mendorong kepada pihak industri asuransi dan dana pensiun untuk berperan dalam infestasi di sektor infrastruktur.
hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKBN) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Firdaus Djaelani usai menyampaikan keynote speaker diskusi dengan tema peluang karier di industri asuransi dan obligasi infrastruktur di hotel Kempinski Jakarta, kamis 16/3/17.
“Sertifikasinya sedang kita siapkan tetapikan kita sudah dorong secara lisan kepada industri tapikan kita sedang siapkan aturannya dengan asosiasi insyaalah tahun ini sudah selesai,” Firdaus mengatakan.
Firdaus menerangkan untuk infestasi kita serahkan ke pihak mereka karena untuk menjadi anggota kosorsium mereka harus menghitung resiko dan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk itu,tetapi kalau sudat berharga dan obligasikan sudah ada perusahan merating sehingga akan tau seberapa besar resikonya dan berapa gradenya, apakah A-, A, ataukan AA.
“Untuk menjadi anggota konsorsium mereka harus mereka harus menghitung resiko mereka mungkin tdk mempunyai kemauan, tetapi klo surat berharga dan obligasi, sudah ada mereting, udah da perusahaan yang mereting yakan sehingga mereka taulah dapet grade ya apa, A- atau A, AA, Karena ada ketentuan klo memberikan produk retinggnya ada ketentuannya, dengan adanya rating itu berarti dia sudah dibantu mereka menganalisis resikonya oleh lembaga rating,” ujarnya.
Saat ini firdaus menjelaskan dana yang ada di asuransi sekitar Rp1000 triliun yang bisa diinvestasikan dimana dana itu tidak mengendap di kas,”Saat ini uang di asuransi yang mencapai Rp 1000 triliun, walau uang yang tidak menganggur, tapi tidak ada salahnya industri asuransi ikut serta berinvestasi di bidang infrastruktur, ” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK,” katanya.
Sampai saat ini Firdaus mengatakan, OJK telah mempertemukan usaha karya dengan para industri asuransi untuk mengetahui proyek apa saja yang jadi peluang investasi dan apa resiko yang harus di hadapi.
“Kami hanya sebagai fasilitator untuk mempertemukan usaha karya dengan industri asuransi. Usaha karya harus menjelaskan secara khusus risiko dan peluang berinvestasi apa saja yang ada di sektor infrastruktur,” tegasnya.
Sementara itu , Presdir PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) Ari Soerono mengatakan, total infrastruktur di Indonesia dari 2014-2019 mendatang mencapai Rp 4.798 triliun. Namun dari jumlah tersebut hanya 40 persen atau sekitar Rp 1.978 triliun yang bisa di biayai oleh pemerintah, sedangkan sisanya yang mencapai Rp 2.818 triliun diharapkan berasal dari BUMN dan swasta.
Dikatakan, sebenarnya bagi swatsa atau BUMN yang ingin berinvestasi dari sektor ini boleh mempertimbangkannya, karena semua risiko yang ada sudah di tanggung oleh pemerintah,”Berinvestasi di sektor infrastruktur bisa dipertimbangkan, karena semua risiko dijamin oleh pemerintah,” ujarnya. (Red)
Credit Foto : Atti Kurnia
