Telegraf, Jakarta – Komisi IV yang di Ketuai oleh Daniel Johan dari fraksi PKB, menerima front nelayan bersatu yang meminta adanya hak angket berkenaan Peraturan Menteri (Peraturan Menteri) Kementerian Kelautan, dan Perikanan (KKP) yang dianggapnya tidak memihak para nelayan.
Terkait dengan Permen No 71 tahun 2016 mengenai Jalur penangkapan ikan dan penempatan alatpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan pearikanan negara Republik Indonesia serta Permen No 5 2015 tentang penilaian pejabat fungsional di bidang kelautan dan perikanan teladan yang mengalami 3 kali penundaan.
Daniel mengatakan dalam sejarah Indonesia Merdeka pertama kali nelayan beraksi, aksi ini menandai lonceng kematian untuk nelayan, hal itu diungkapkan usai menerima Fron Nelayan Bersatu di DPR RI, Senayan, Kamis (18/5/17).
“Didalam sejarah Indonesia Merdeka tidak pernah nelayan itu demo sehingga ini prestasi pemerintah ini nelayan demo, prestasi Mentri KKP dalam Sejarah Indonesia nelayan aksi, tandanya itu lonceng kematian untuk nelayan,” tuturnya.
Daniel menjelaskan untuk Hak Angket sudah semua fraksi menyetujuai karena ini sudah berlangsung 3 tahun, kecuali Gerindra, Gerindra masih meminta untuk berdialog sekali lagi, “kayaknya sudah semua fraksi kecuali Gerindra, Gerindra bukan gak setuju, tetapi minta sekali lagi untuk dialog,” ungkapnya.
Selain itu, hak angket juga dapat mengungkap fakta yang dirasakan nelayan akibat kebijakan Susi.
“Sehingga, tidak hanya bagus-bagus saja di media, tapi faktanya di lapangan hancur lebur. Yang kedua, kita berharap mudah-mudahan bisa menghasilkan seperti tim independen dan meluruskan seluruh permen yang mempunyai dampak tragis terhadap nelayan,” kata Daniel.
Di temui di tempat yang sama Hadi Santoro Ketua Koperasi Unit Desa Karya Mina Tegal dan juga mewakili dari para nelayan mengatakan KKP didirikan untuk mensejahterakan nelayan tetapi sekarang malah menyengsarakan nelayan, nelayan sekarang hancur bukan saja nelayan tetapi sektor perikanan pun juga.
“Dulu almarhum Gusdur mendirikan KKP adalah untuk mensejahterakan nelayan tapi setelah eranya Pak Jokowi dengan menteri baru ini, apa Pak Jokowinya yang salah apa mentrinya yang salah, pokonya Pas Era Pak Jokowi dengan mentri yang sekarang nelayan hancur hancuran artinya bukan nelayannya saja tapi sektor perikanan juga ikut hancur,” tuturnya mengebu.
Hadi mengatakan di tegal banyak usaha usaha seperti filet, gesekan dan industri surimi mengalami mati suri, artinya hidup segan mati tak mau karena bahan baku gak ada, dan ada 34 usaha di tegal mati suri.
Hadi juga menyuarakan mencabut permen yang merugikan nelayan bukan hanya cantrang saja tetapi juga para nelayan kepiting dan lobster, kalo memang yang di salahkan nelayan kementrian harus membuat rambu rambu kusus lobster dan ikan cucut.
” Cabut Permen yang merugikan nelayana bukan hanya cantrang saja, pokonya yang merugikan nelayan, kan nelayan nangkepnya pake jaring , trus klo ikan cucut masuk ke jaring, lobster kecil ke jaring apakah yang di salahkan nelayannya, klo memang yang disalahkan nelanyannya Bu Susi harus membuat rambu rambu yang khusus untuk lobster dan cucut bahwa dilarang jaring para nelayan ini,” tutupnya. (Red)
Credit Foto : Atti Kurnia
