Telegraf – Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang sekaligus berperan sebagai CEO Danantara, Rosan Roeslani menyebut bahwa pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan rencana mengunjungi China untuk melakukan negosiasi terkait dengan utang Whoosh.
“Kita komunikasi terus dengan beliau, dengan Pak Purbaya.” kata Rosan, Rabu (26/11/2025).
Rosan juga mengatakan bahwa pihaknya kini tengah melakukan diskusi dan juga memastikan proposal yang sudah matang untuk nantinya dibawa ke China.
“Kita tentunya akan kirim tim advance dulu untuk bicara dengan tim dari China, itu sudah berjalan, tapi nanti gongnya mungkin saya dengan Pak Purbaya.” ujarnya.
Rosan tak secara eksplisit mengatakan kapan rencananya diskusi dengan China tersebut akan dilakukan, Ia mengatakan bahwa negosiasi dengan Chinna yang akan melibatkan menteri keuangan tersebut bakalan dilakukan secepatnya.
“Insyaallah.” sebut Rosan saat ditanya oleh wartawan apakah kunjungan tersebut akan direalisaskan pada tahun ini.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan potensi keterlibatannya dalam tim negosiasi yang dibentuk pemerintah untuk membahas skema restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Purbaya menyebut tim tersebut juga direncanakan akan kembali mengunjungi China untuk melanjutkan pembahasan mengenai restrukturisasi utang yang belakangan menjadi polemik.
“Nanti, mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi untuk diskusi seperti apa nanti pembayarannya. Kalau itu jadi, mungkin saya diajak biar tahu diskusinya seperti apa,” ujar Purbaya di Universitas Airlangga, Surabaya, dikutip Selasa 11 November 2025.
Dalam kesempatan lain, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan pemerintah tengah mematangkan skema pelibatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dia mengaku pemerintah akan terlibat dalam membantu pembiayaan utang melalui skema public service obligation (PSO), dengan alasan keterlibatan APBN telah diatur lewat skema PSO untuk sektor layanan publik, seperti transportasi umum.
“Sedang kita matangkan, pemerintah pasti hadir, kan itu ada undang-undangnya juga untuk prasarana dan juga untuk mass transportasi itu adalah tanggjung jawab pemerintah,” kata Rosan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (05/11/2025) lalu.
Tetapi, Rosan menggarisbawahi konsorsium pengelola Whoosh bakal tetap menanggung biaya operasional. Hanya saja, Rosan enggan berkomentar lebih jauh soal skema pembayaran utang Whoosh setelah opsi APBN belakangan dibuka pemerintah.
Sebagai informasi, konsorsium proyek Whoosh melibatkan sejumlah BUMN, antara lain PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR). Total nilai investasi proyek ini mencapai US$7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun sekitar US$1,2 miliar.
Proyek dibiayai melalui skema 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan 25% setoran modal pemegang saham, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60% serta Beijing Yawan HSR Co. Ltd. sebesar 40%.
