Telegraf – Penggunaan QR code Indonesian standard atau QRIS sebagai kanal pembayaran digital dari segmen UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) sudah semakin meluas.
Bank Indonesia (BI) mencatat, per 3 November 2021, jumlah merchant QRIS telah menembus angka 17,2 juta. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan akhir 2021 yang sebesar 13,6 juta merchant.
“Di tahun 2019, kami sudah menginisiasi terciptanya QR code Indonesian standard atau QRIS. Saat ini penggunanya sudah mencapai lebih dari 17 juta merchant, di mana 90% pengguna QRIS tersebut adalah UMKM,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dalam webinar rangkaian kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022, Sabtu (28/05/2022).
Selain menginisiasi QRIS, Menurut Destry, Bank Indonesia juga mengembangkan BI Fast Payment (BI-Fast), yaitu infrastruktur sistem pembayaran ritel yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran digital yang dapat dilakukan secara real time.
Saat ini, lanjutnya, total peserta BI-Fast mencapai 52 dan telah mewakili 82% dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional. Langkah ini, merupakan komitmen Bank Indonesia dalam memperlancar sistem pembayaran digital.
“Melalui BI-Fast, transaksi bisa berjalan 24/7, tidak ada batasan dan dengan biaya yang relatif murah antar bank. Ini menjadi salah satu kontribusi Bank Indonesia untuk mengembangkan UMKM dan kami mengembangkan sistem pembayaran kami, sehingga UMKM di Indonesia akan lebih mudah bertransaksi. Tentunya ini akan memberi hal positif bagi ekonomi kita,” jelasnya.
Sementara itu terkait penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022 yang merupakan agenda tahunan Bank Indonesia, kali ini mengangkat tema “UMKM Indonesia Bangkit Melalui Digitalisasi dan Globalisasi Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”.
Destry menyampaikan, sinergi, digitalisasi, dan globalisasi merupakan tiga kata kunci untuk membangkitkan UMKM menjadi kekayaan nasional dan pendorong ekonomi secara global. Sinergi dilakukan secara erat antara 13 Kementerian/Lembaga, lima asosiasi, dan 26 industri.
Digitalisasi sebagai cara yang efektif dan efisien untuk mengintegrasikan UMKM dalam ekonomi keuangan digital nasional. Sementara terkait globalisasi, dalam KKI ini BI banyak menampilkan produk-produk unggulan berkualitas ekspor dengan harga produsen.
“UMKM Indonesia harus mempunyai daya saing yang kuat. Tentunya kita tidak mau hanya jago kandang, tetapi kita juga harus bisa masuk ke pasar global. Karena itu, UMKM kita harus mempunyai daya saing yang kuat,” jelasnya.
